Pengamat: Operasi Militer Selain Perang Lebih Mendesak

Foto: Puspen TNI

Malang, Sayangi.com – Pengamat militer Universitas Muhammadiyah Malang Doktor Muhadjir Effendi menyatakan operasi militer selain perang lebih mendesak ketimbang wajib militer yang mulai digodok oleh pemerintah dan DPR dalam Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan.

“Aturan kebijakan berupa peraturan pemerintah (PP) terkait dengan operasi militer selain perang ini lebih mendesak daripada membahas wajib militer karena negara ini tidak dalam kondisi terancam perang,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu di Malang, Selasa (16/7).

Apalagi, lanjut dia, tren perkembagan profesi militer terbaru, yakni tentara lebih banyak diarahkan pada “civic mission”, dan di Indonesia acuan hukumnya masih belum kuat sehingga perlu PP.

Sebenarnya, menurut Muhadjir, pelibatan tentara dalam misi-misi sosial atau operasi militer selain perang ini sudah cukup lama meski landasan hukumnya tidak ada, dan terkesan asal comot yang tidak dibarengi dengan anggaran memadai.

Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam kasus asap di Pekanbaru, ketika terjadi bencana alam hingga bedah rumah warga kurang mampu dan program bersih-bersih kali. Dan, ternyata keterlibatan TNI ini lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu, kata Muhadjir, TNI yang ada saja dimaksimalkan perannya daripada membuat program wajib militer yang tentu juga membutuhkan anggaran besar.

“Akan lebih baik jika anggaran itu dialihkan untuk pembelian alutsista dan kapal-kapal militer yang multifungsi,” katanya.

Dengan memaksimalkan peran TNI yang ada saat ini, menurut dia, akan mengurangi anggapan negatif masyarakat sebab sekarang ini banyak muncul anggapan kalau tentara itu adalah pegawai penghabis pajak. Akibatnya, masyarakat menjadi sinis terhadap keberadaan TNI, dan itu yang harus dihindari.

Mengenai wajib militer yang lebih banyak diarahkan untuk menumbuhkan nasionalisme, Muhadjir secara tegas mengatakan, kalaupun terpaksa harus ada wajib militer, sasarannya adalah generasi muda, bukan karyawan (buruh), atau pegawai negeri sipil (PNS).

Sebab, ucapnya, para PNS sudah dibekali dengan berbagai materi yang mampu menumbuhkan nasionalismenya ketika menjalani prajabatan dan untuk buruh atau karyawan, selain dibekali dengan materi dan praktik militer, juga harus dibekali dengan berbagai keterampilan usaha.

Para wajib militer itu, kata dia, nantinya setelah ditugaskan untuk mengamankan tempat-tempat umum strategis dan masa wajib militernya berakhir, mereka bisa membuka usaha untuk menopang ekonominya.

“Ini yang harus kita pikirkan sebab kalau wajib militer ini tujuannya murni untuk komponen cadangan saja, insya Allah sampai kapan pun negara ini tidak akan pernah berperang dengan negara mana pun,” kata Muhadjir menandaskan. (HST/ANT)