Inilah Pemicu Krisis Pangan di Indonesia Versi DPR

Foto: SPI

Jakarta, Sayangi.com – Harga bahan pangan dan bahan pokok sebagian besar naik lagi. Hal itu terjadi, kata Anggota Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, karena psikologi pasar bahwa setiap hari-hari besar agama terjadi kenaikan harga. Kemudian setelah itu harganya akan normal kembali. Tetapi jika kenaikan harganya sampai lebih dari 30% maka akan terjadi ketidakseimbangan yang ekstrim antara penawaran (supply) dan permintaan (demand).

“Meningkatnya kebutuhan barang di pasar tidak diimbangi oleh pasokan barang yang cukup sehingga menyebabkan kenaikan harga,” kata Viva kepada Sayangi.com, Selasa (16/7).

Kenaikan harga kebutuhan pokok itu, kata Viva dipicu juga oleh sistem dan mekanisme distribusi barang yang inefisien sehingga biaya transportasi menjadi tinggi (high cost). Hal ini ditandai oleh lambannya proses bea cukai sehingga proses pengeluaran barang di pelabuhan laut dan udara berjalan lama. Juga karena sarana dan prasarana transportasi yang rusak atau karena faktor jarak yang jauh  antara sentra produksi dan pasar.

“Jika supply dan demand relatif telah seimbang, sistem dan mekanisme distribusi sudah tertata dengan baik, tetapi harga bahan pangan masih tinggi, maka patut diduga terjadi praktek kartelisasi yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha, –biasanya selalu berkonspirasi dengan oknum pemerintah sebagai policy maker, untuk mengontrol pasokan bahan pangan ke pasar dan mengendalikan harga,” katanya.

Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pangan? Menurut Viva pemerintah tidak kuasa dan tak berdaya. Karena, lanjut dia, sistem liberalisasi perdagangan dan pasar bebas memposisikan kaum pemodal besar sebagai pemenang kompetisi bebas sehingga mampu mengontrol sirkulasi barang dan mengendalikan harga.

Pada konteks itu, Viva mengutip dalil invisible hand dari Adam Smith. Adam Smith menyatakan akan terjadi keseimbangan atau terjadinya persaingan sempurna di pasar bebas melalui mekanisme alami tidak terbukti karena mekanisme pasar bebas telah menciptakan kaum pemilik modal sebagai monster ekonomi yang selalu bernafsu mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dan meluluh-lantakkan pemain kecil yang tidak kompetitif.

Salah satu penyebab pemerintah tidak mampu mengendalikan harga karena disamping tidak memiliki stok pangan, Bulog sebagai lembaga buffer stock dari sisi status dan otoritas kelembagaan belum berfungsi maksimal. Di samping itu , juga karena tidak jalannya program revitalisasi pertanian. Bulog yang ditugaskan menyerap gabah dan beras petani, melalui kebijakan Harga  Pembelian Pemerintah (HPP) tidak maksimal membeli dari petani karena sebagian petani lebih senang menjual gabah atau beras ke tengkulak dengan harga lebih tinggi dari HPP, di samping Bulog kekurangan tenaga teknis di lapangan, kata Yoga.

Selain itu, Viva juga menyinggung program revitalisasi pedesaan sebagaimana dijanjikan pemerintahan SBY. Menurutnya, program pemerintah yang tidak terlaksana itu karena kurangnya political will pemerintah dalam membangun sektor pertanian. Hal itu tampak dari anggaran yang kecil (1,3% dari APBN), sehingga dananya tidak cukup untuk memperbaiki waduk, irigasi, dan infrastruktur pertanian yang rusak, serta tidak mampu memproduksi benih unggul.

“Ancaman alih fungsi lahan pertanian produktif untuk pemukiman dan industri yang akseleratif tidak diimbangi dengan program pencetakan sawah baru maupun oleh penggunaan teknologi pertanian modern. Program food estate stagnan, dan jumlah petani semakin berkurang,” katanya.

Menurut Viva, petani padi, hortikultura, maupun peternak kurang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan pemerintah. Buktinya nasib mereka semakin sulit di tengah arus kompetisi global. Benih unggul sulit diperoleh, pupuk bersubsidi hilang entah kemana. Pemerintah harusnya melakukan affirmative action kepada mereka.

Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah? Viva menyarakan agar membumikan dan segera merealisasikan reformasi sektor pertanian. Pemberian atau  peminjaman lahan produktif kepada kelompok-kolompok tani, sebagai bagian dari reformasi agraria. Saat ini petani per kepala keluarga hanya memiliki 0,3 – 0,4 Ha saja. Tidak mungkin dapat menaikkan produktivitas pertanian. Menurutnya, meningkatkan anggaran seltor pertanian sekitar 10% dari APBN untuk memperbaiki irigasi, waduk rusak, jalan tani, menciptakan benih,

“Jenis unggul, pupuk yang berkualitas dan ramah lingkungan, membuka sentra-sentra produksi peternakan sesuai kebijakan MP3EI, membuka food estate secara serius dan modern,dan pengadaan teknologi pertanian modern, serta program lainnya,” katanya.

Dikatakannya, untuk melindungi petani dengan cara mengendalikan harga pangan, Negara harus mengendalikan harga pangan. Bukan justru dilepas di pasar bebas. Harus ada intervensi negara. Jika ada panen produk pangan yang berlebih (over productivity) maka kewajiban negara harus membeli panen petani. Bulog harus ditugaskan untuk membeli, bukan hanya beras/ gabah, juga kedele, gula, atau jagung. Dengan cara demikian maka harga akan terkendali dan petani tidak dirugikan oleh permainan harga pasar.

“Membantu petani dari permodalan. Tidak mungkin usaha tani akan maju tanpa didukung modal. Petani/ peternak/ nelayan, di mata bank, sangat tidak profitable, feaseble, dan bankable. Saat ini sebagian kredit bank untuk industri dan properti, tidak untuk pertanian karena high risk. Salah satu indikator bahwa pemerintah tidak serius di sektor pertanian adalah menolak pendirian bank pertanian masuk di UU Perlindungan dan pemberdayaan petani, karena menurut saya jika bank pertanian didirikan tidak ada satu pasal pun yang dilanggar baik di UU tentang BI, UU tentang Perbankan, atau UU lainnya yang terkait. Bayangkan, negara agraris tanpa memiliki bank pertanian. Kalau sekarang pemerintah menugaskan agar bank milik pemerintah membentuk unit khusus untuk fokus di pertanian, saya pesimis dan ragu akan menyentuh sektor pertanian. Sedangkan kewajiban bank untuk menyalurkan kredit 20% ke usaha mikro dan kecil saja tidak dipatuhi,” saranya.

Selain itu, kata Viva, presiden harus serius mempersiapkan konsep kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Meski saat ini swasembada masih impian, presiden harus mengontrol dan mengendalikan kementrian teknis yang menangani pangan agar sinergis dan produktif. Tidak boleh saling menyalahkan dalam internal aparatus pemerintahan. Itu tidak elok. Presiden juga harus menciptakan suasana good governance yang baik, yaitu terciptanya pemerintahan yang bersih dan kuat, peran swasta untuk membantu program swasembada dan kedaulatan pangan, serta partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dengan baik.

“Nasib anak cucu kita ditentukan kebijakan hari ini. Sangat ironis. Indonesia negara tropis, yang hidup di bawah garis khatulistiwa, masih impor pangan. Impor pangan itu merusak harga dan merugikan petani,” kata Viva yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (HST)