RUU Desa Terhadang Soal Anggaran

foto : facebook marlin dinamikanto

Jakarta, Sayangi.com – Menyangkut kepentingan pengusaha, lancar benar itu anggaran. Tapi kalau menyangkut kepentingan kepala desa dan masyarakat pada umumnya, anggaran sepertinya seret.

Hal itulah yang dirasakan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Desa (RUU Desa) Budiman Sudjatmiko, di Jakarta, Selasa (16/7). “Yang masih mentok adalah soal anggaran untuk desa, pemerintah masih belum mau menuruti aspirasi agar ada persentase yang definitif untuk desa,” ungkap Budiman.

Selain itu jika merujuk pada UUD 45 pasal 18B, desa merupakan ekspresi masyarakat adat serta diakui oleh pemerintah. Namun, menurut dia, dari pihak pemerintah masih ada yang menginginkan agar desa tetap menjadi bagian dari pemerintahan yaitu berada di bawah kecamatan.

Pihaknya menargetkan agar RUU Desa bisa disahkan pada Oktober 2013 mengingat DPR saat ini masih dalam masa reses dan masa sidang berikutnya baru dimulai pada 16 Agustus 2013. “Targetnya seharusnya 12 Juli tapi gagal, sekarang kan masa reses, 16 Agustus akan masuk sidang lagi. Dan di sidang itu targetnya tiga bulan ke depan harus jadi,” katanya.

Namun kini nasib RUU Desa tampaknya terhambat kesibukan para Caleg Petahana untuk Pemilu Legislatif 2014. “Pertama, soal anggaran untuk desa. Kedua, terkait masa jabatan kepala desa,” lanjut Caleg No 4 dari Daerah Pemilihan JabarĀ  politisi PDIP itu.

Terkait anggaran untuk desa yang dialokasikan dalam APBN, Pansus mengusulkan agar dialokasikan 6 persen buat desa dari total nilai APBN, di luar dana perimbangan. Dana itu dialokasikan melalui kementerian yang menangani desa. “Pemerintah keberatan. Mereka maunya 10 persen dana perimbangan ke kabupaten/kota,” jelas Budiman.

Sedangkan untuk masa jabatan, ungkap dia, ada tiga opsi. Usulan Pemerintah masa jabatan Kades adalah 6 tahun, dan bisa dipilih kembali selama satu periode. Adapun masukan dari asosiasi desa, Kades, dan perangkat desa, adalah 8 tahun, dan bisa dipilih kembali selama satu periode. “Tengah-tengah, fraksi-fraksi di DPR mengusulkan, 6 tahun dapat dipilih lagi selama dua periode,” pungkas Budiman Sudjatmiko. (MARD/Ant)