Inilah Lima Tanda Indonesia Menuju Negara Bangkrut

Foto: amodmag.com

Jakarta, Sayangi.com – Kementerian Keuangan mencatat utang negara mencapai Rp2.036 Triliun per Mei 2013. Padahal hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diterbitkan oleh BPK tahun 2012, pada akhir Desember 2012, utang Indonesia baru mencapai Rp1.850 Triliun. Artinya, baru enam bulan, dari akhir Desember 2012 ke bulan Mei 2013, utang sudah bertambah sebesar Rp186 Triliun.

Menanggapi itu, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dengan fakta seperti itu menandakan Indonesia semakin nyata menuju negara bangkrut.

“Tanda-tanda negara bangkrut diperlihatkan dengan, Pertama, utang pemerintah terus menumpuk. Kedua, aset negara atau tanah berserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta. Ketiga, cadangan devisa yang terus tergerus, dan merosot ke titik nol,” kata Uchok kepada sayangi.com, Rabu (17/7/2013) siang.

Ia memperlihatkan data cadangan devisa yang sebesar USD112.8 miliar pada akhir Desember, sementara pada akhir bulan Juni sudah tergerus menjadi USD98.1 miliar.

Keempat, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhaan pokok masyarakat yang terus mengalami kenaikan luar biasa di luar batas psikologis. Kelima, Pemerintah tidak mampu lagi membayar gaji para aparat negara.
 
Kemudian kembali kepada fokus utang, masih dijelaskan Uchok, pada 2012, realisasi penyerapan dana pinjaman luar negeri sampai sebesar USD1.721.107.576 (dengan kurs 1 dollar sebesar Rp9.600) atau sebesar Rp16,522,632,729,600. Pinjaman atau utang luar negeri ini adalah belanja berbentuk program loan dan project loan.

Untuk program loan sebesar USD1.126.964.821 atau sebesar Rp10,818,862,281,600. Program loan atau pinjaman program ini dipinjam dari luar negeri berupa valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN.

“Sedangkan Project loan sebesar USD595.142.755 atau sebesar Rp5,703,770,448,000. Project loan atau Pinjaman Proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu,” tandas Uchok. (MI)