M. Alfan Alfian: Konvensi Demokrat Menuju Antiklimaks?

Gagasan dan rencana konvensi penjaringan Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat (PD), sesungguhnya merupakan satu hal yang positif dalam perspektif penyehatan kelembagaan partai, terkhusus penguatan demokrasi internal. Kalau ditarik ke gagasan awal, maka konvensi merupakan sarana demokrasi partai, yang diharapkan mampu memilih sosok yang terbaik untuk didukung sebagai Capres.

Sebagai sarana untuk menemukan yang terbaik secara demokratis itulah, gagasan konvensi selalu dilihat secara positif oleh banyak kalangan. Bagaimanapun, konvensi dinilai lebih baik ketimbang “penunjukan langsung” atau ketika partai politik tidak menggelar konvensi. Maka, lazim kiranya manakala dimensi-dimensi demokrasi yang menyertai gagasan dan implementasi konvensi tersebut, dipenuhi atau tidak. Inilah yang akan kita refleksikan ke PD dengan rencana dan proses konvensinya.

Tradisi Yang Patah

Setiap pergelaran konvensi partai tentulah ada sebab-musababnya. Di Indonesia, yang melakukan eksperimen konvensi pertama kali adalah Partai Golkar mejelang Pemilu dan Pilpres 2004. Betapapun Golkar merupakan partai terbesar kedua pada Pemilu 1999, karena tekanan politik bertubi-tubi dari “segala penjuru angin” sebagai dampak dari persepsi yang masih kuat bahwa Golkar ikut bertanggung jawab atas rezim Orde Baru, partai yang ketika itu dipimpin oleh Akbar Tandjung ini berupaya membuat terobosan.

Ketika itu, sejarah tidak bisa memungkiri pula, Akbar Tandjung tengah tertimpa kasus hukum yang demikian dramatis, dan ketika Golkar akhirnya memutuskan menggelar konvensi, Mahkamah Agung belum memutuskan vonis bebas. Nuansa seperti inilah yang kelak dipakai oleh pelanjut Akbar Tandjung untuk menolak menggelar konvensi. Lagi pula pemenang konvensi tidak terpilih sebagai Presiden.

Memang tampak betapa pragmatisme politik begitu lekat pada kekuatan politik formal terbesar masa Orde Baru ini, sehingga tradisi konvensi justru ditinggalkan. Konvensi, seolah-olah dianggap aib, ketimbang memperbaiki sistem dan mekanismenya sehingga mempertegas Golkar sebagai partai modern-demokratis. Tradisi konvensi telah terpatahkan sedemikian rupa di Golkar. Golkar pada masa kini cukup puas dengan mekanisme lain dalam memunculkan capresnya, tanpa konvensi.

Konvensi PD: Akal-akalan?

Angin konvensi bertiup mati di Golkar, ketika kemudian gagasan itu ditangkap oleh partai lain saat ini: PD. Sebab umumnya tampak jelas: PD melorot tajam popularitasnya setelah berbagai kasus korupsi menimpa para kadernya. Ini bisa dikonfirmasi dari hampir semua hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survei. Kemelorotan popularitas itu juga disebabkan oleh gaya dan cara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri dalam mengelola konflik partai, dan yang juga penting adalah ketiadaan prestasi menonjol yang membuat popularitas pemerintahannya naik.

Ada semacam kelelahan tersendiri dalam diri publik memandang fenomena PD dan Pemerintahan SBY. Dan, tampaknya hal sedemikian disadari oleh SBY dan para pembesar PD untuk melakukan terobosan politik konvensi. Tentu, konvensi dilakukan juga karena periodisasi pemerintahan SBY yang kedua habis dan ia tidak boleh mencalonkan lagi sebagai presiden. Sosok sebesar dan setenar SBY di PD kini nyaris tidak ada. Dan krisis tokoh segera terasakan. Dalam konteks inilah PD mencoba membuka pintu kemungkinan bagi tokoh-tokoh peminat politik Capres untuk ikut meramaikan.

Yang masih bisa kita catat sekarang ihwal realitas tradisi politik PD ialah, melekat eratnya politik PD itu pada magnit SBY. SBY adalah sentral politik yang sangat kuat, terutama setelah ia rela atau sengaja merangkapkan diri ke dalam berbagai jabatan strategis di PD pasca-pelengseran Ketua Umum Anas urbaningrum. SBY antara lain menjabat Ketua Umum, Ketua Dewan Pembinan, Ketua Dewan Penasehat, dan yang terpenting adalah Ketua Majelis Tinggi yang sangat menentukan.

Makanya, ketika PD hendak menggulirkan konvensi, sinisme berkembang di mana-mana, merujuk pada anggapan bahwa ini semua sekadar permainan atau akal-akalan politik SBY saja. Toh, SBY lah yang akan tentukan semua. Apakah anggapan ini salah? Kalau melihat, aturan umumnya, tampaknya tidak sepenuhnya salah. Apalagi, walaupun konvensi terbuka bagi siapa saja di luar kader PD, yang terkesan ialah peserta yang semata diundang SBY saja.

Indikator lain yang juga perlu dilihat adalah, ketika yang memutuskan ujung dari semua proses konvensi adalah Majelis Tinggi, yang notabene nyaris identik dengan SBY sendiri.

Pramono: Antiklimaks?

Memang belum secara resmi kita tahu siapa yang akan ikut konvensi. Tetapi, beberapa nama kini muncul seperti Gita Wirjawan, Irman Gusman, Marzuki Alie, Mahfud MD, misalnya, sosok-sosok yang “diundang SBY” untuk ikut konvensi. Dan yang juga memicu spekulasi adalah apakah mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Pramono Edhie Wibowo, tak lain ipar SBY akan ikut konvensi atau tidak. Jawaban sementara, terbetik pada pernyataan SBY bahwa, “Kami telah sepakat bahwa Ibu Ani tidak akan maju, dari keluarga hanya Pramono Edhie yang ikut konvensi”.

Pernyataan yang diiyakan oleh Ny Ani Yudhoyono saat buka puasa bersama SBY bersama para Pemimpin Redaksi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/73) itu, setidaknya menepis spekulasi bahwa Cikeas tidak akan melanjutkan pembangunan dinasti politiknya pasca-SBY.

Apa konsekuensi dari keikutsertaan Pramono di konvensi? Tentu akan membuat peserta yang lain kurang nyaman dan berpersepsi bahwa mungkin Pramonolah yang memang dikehendaki SBY. Akibatnya para peserta konvensi di luar Pramono, menurunkan motifnya, hanya untuk meramaikan saja konvensi itu. Reaksinya, ada yang tetap maju atau memutuskan mundur dari rencananya ikut konvensi, karena memang politik itu melelahkan.

Dalam situasi psikologis seperti itulah, sesungguhnya Pramonolah pemenangnya. Sehingga, yang perlu diuji adalah konsistensi hasil pollingnya kelak: apakah Pramono paling tinggi di antara peserta konvensi lain, atau tidak. Apakah kalau bukan yang tertinggi, masih akan tetap diajukan juga secara resmi sebagai Capres PD?

Ini semua masih raba-raba sifatnya, karena Pramono sendiri belum tentu maju, betapapun namanya sudah disebut-sebut SBY. Tatapi, kalau benar ia maju, maka ia dapat keuntungan psikologis dari faktor Cikeasnya.

Konvensi: Menolong?

Apakah konvensi PD akan menolong partai ini, bisa raih kembali posisi politik istimewanya, sebagaimana Pemilu 2009? Pemilu 2009 merupakan titik puncak prestasi elektoral PD yang mengejutkan pengamat Pemilu siapapun. Bagaimana mungkin sebuah partai yang baru ikut pemilu sekali (2004) tiba-tiba lima tahun berikutnya sudah melejit luar bisa dimana peningkatan dukungan suaranya 300 persen? Mungkinkah “partai ajaib” untuk ukuran Indonesia ini akan berakhir keajaibannya pada 2014?

Berbagai lembaga jajak pendapat mencatat temuan tidak mengenakkan bagi PD. Dukungan suaranya diperkirakan akan anjlok drastis. Survei LIPI yang dirilis akhir Juni, mencatat bahwa elektabilitas PD 11,1 persen, posisinya di bawah PDIP (14,9 persen) dan Golkar (14,5 persen). Betapapun begitu, angka versi LIPI ini masih cukup besar. Bandingkan misalnya dengan rilis survei Lembaga Survei Nusantara (LSN) beberapa hari lalu: Partai Golkar (19,7 persen), PDIP (18,3 persen), Partai Gerindra (13,9 persen), Partai Hanura (6,9 persen), dan baru PD (6,1 persen).

Survei-survei itu memang dilakukan sebelum konvensi dilakukan. Pihak PD tentu berharap setelah konvensi dijalankan, pamornya akan naik. Harapan sementara mereka, PD memang akan jatuh suaranya, tetapi tidak secara dratis.

Konvensi memang bisa menolong jatuhnya PD tidak kebangetan. Itupun kalau konvensi dinilai publik berlangsung fair, demokratis, dan keluar dari kesan sekedar “akal-akalan” atau permainan politik SBY saja. Karena itulah, sesungguhnya, apa yang tengah dilakukan PD sekarang dengan konvensinya, adalah bagian nyata dari pencitraan PD. Ini merupakan bagian lebih lanjut dari politik pencitraan SBY untuk menaikkan derajat atau pamor partainya.

Tetapi, tampaknya ia susah bertemu momentum politiknya sekarang. PD pasca-SBY bergerak terbatas dalam mencari dan memunculkan momentum, justru karena momentum politiknya tengah antiklimaks pasca-dua periode pemerintahan SBY ini. Inilah yang menyebabkan, terobosan konvensi pun tidak dilihat publik sebagai sesuatu yang benar-benar sangat menarik, dan terasa kiranya daya tarik konvensi PD, jauh ketimbang yang dilakukan Golkar tempo dulu.

Apa yang dilakukan Golkar di masa lalu itu, yang tak berlebihan kiranya, manakala telah mampu menjadi faktor pendongkrak kemenangannya pada Pemilu legislatif 2004. Adalah hak PD untuk mengadakan konvensi, dan kita akan lihat sejauhmana modifikasi konvensi PD itu, apa bedanya dengan yang pernah dilakukan Golkar, serta kira-kira ke manakah ujungnya? Dan, yang tak kalah penting adalah bagaimana SBY mampu membuat drama-drama politik yang mengejutkan dalam konvensinya. Apakah memang menarik atau hambar? Mungkin yang kedua itu yang terasa, sebab kini pun gairah dan gaung konvensi PD itu sendiri masih demikian redupnya. (MSR)

* Penulis adalah dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta