Telat 7 Bulan, Uang Kehormatan KPU Dicairkan

Foto: Sayangi.com/Okky Tirto

Jakarta, Sayangi.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui untuk segera membayarkan sisa pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten atau Kota yang sudah terlambat selama 7 bulan melalui anggaran tahapan pemilu 2014 APBN 2013 sebesar Rp 77.532.000.

Hal tersebut dikemukakan anggota Komisi II DPR, Chairun Nisa di Gedung Parlemen, Kamis (18/7). Menurut Nisa, pembayaran uang kehormatan ini sesuai dengan mandat Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 11 Tahun 2013. Oleh karena itu, Negara harus segera membayarkan kekurangan pembayaran uang kehormatan.

“Negara harus segera membayarkan kekurangan pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana mandat Keppres 11/2013,” tegas Nisa.

Diwartakan sebelumnya, KPU mengalami keterlambatan uang kehormatan karena tidak teralokasinya anggaran tambahan untuk uang kehormatan pada tahun anggaran APBN 2013 maupun APBN Perubahan 2013.

Dimintai tanggapan mengenai keterlambatan uang kehormatan, Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Malik menjelaskan dari hasil konsultasi dengan Direktur Anggaran II, Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, pembayaran uang kehormatan selama 7 bulan dapat menggunakan anggaran tahapan pemilu.

“Ini akan terealisasi jika Komisi II secara tertulis menyampaikan surat persetujuan atas penggunaan anggaran tahapan pemilu tahun anggaran 2013,” kata Husni.

Dengan disetujuinya kekurangan pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten atau Kota, DPR menyampaikan terima kasih atas dedikasi KPU Daerah selama ini dan berharap adanya peningkatan kualitas Pemilu 2014.

“Saya menyampaikan terima kasih atas dedikasi KPU Daerah, harapan saya usulan anggaran yang telah disetujui berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pemilu 2014,” tutup politisi Partai Golkar ini. (HST)