KPK Siap Tindaklanjuti Dugaan Korupsi di Jalur Pantura

Foto: setkab.go.id

Jakarta, Sayangi.com – Terkait dugaan korupsi di jalur Pantura, Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku siap menindaklanjuti jika memang hasil audit BPK dan BPKP menunjukkan indikasi ke arah sana.

KPK sendiri mengakui belum bisa mengawasi langsung pengerjaan proyek perbaikan jalan lintas pantai utara (Pantura) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu. Namun, menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, semua proyek yang menggunakan anggaran negara mestinya diaudit melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

KPK mengakui adanya kecurigaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam proyek perbaikan jalan yang dilaksanakan setiap Idul Fitri itu. “Kalau hasil audit itu dicurigai ada dugaan penyelewengan, bisa saja BPK atau BPKP menyerahkannya ke KPK untuk ditindaklanjuti,” ujar Johan Budi di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/7).

Pemerintah menargetkan perbaikan jalan di sepanjang jalur Pantura rampung paling lambat 10 hari menjelang lebaran. Perbaikan jalan terus dilakukan untuk mengejar target sebelum arus mudik tiba. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan bahwa perawatan dan peremajaan jalan memang selalu dilakukan setiap tahunnya, bukan hanya lantaran datangnya Hari Raya.

“Setiap ruas jalan nasional yang panjangnya 38.000 km itu setiap meter, setiap ruas, itu harus dilakukan sesuatu setiap tahunnya. Kita tidak bisa, kalau habis membangun itu kemudian dibiarkan. Kalau sekarang baru dibangun, kegiatan berikutnya adalah pemeliharaan rutin, jadi ringan sekali,” kata Djoko.

“Kalau sekarang dibangun, tahun depan biasanya ada retak-retak sedikit atau saluran drainasenya agak longsor, ya diperbaiki. Tahun kedua mungkin ada lubang satu atau dua, kita tutup. Tahun ketiga, ada lubang-lubang agak banyak, kita tutup. Tahun keempat, lubangnya sudah terlalu banyak, harus kita overlay. Itu namanya pemeliharaan bertahap,” tutupnya. (MSR)