JPPR Desak KPU Prioritaskan Sosialisasi Pemilu 2014

Ilustrasi: KPU

Jakarta, Sayangi.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menginginkan Komisi Pemilihan Umum untuk memprioritaskan sosialisasi Pemilu 2014 daripada mengintensifkan iklan layanan masyarakat (ILM) tentang Ramadhan.

“Mestinya ILM seperti ini tak penting bagi KPU. Lantaran yang lebih penting adalah bagaimana KPU melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat dengan lebih masif,” kata Koordinator Nasional JPPR M Afifuddin melalui layanan pesan elektronik yang diterima di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurutnya, sebuah hal yang lazim dalam setiap Ramadhan sejumlah pejabat publik mengucapkan selamat berpuasa dengan menggunakan berbagai media seperti televisi. Hal itu juga dilakukan oleh KPU. “Akan lebih penting bagi mereka (KPU) untuk mengalihkan dana ILM kepada publikasi tentang pemilu. Apalagi saat ini Pemilu 2014 sedang berada dalam tahapan yang penting seperti masukan masyarakat atas Daftar Pemilih Sementara,” ucapnya.

Dia mengatakan ILM yang dibuat KPU dan ditayangkan pada jam tayang utama (prime time) pasti mahal sekali. Sebenarnya akan lebih bermanfaat kalau diiklankan mengenai pesan tentang tahapan Pemilu. Sosialisasi semua tahapan pemilu merupakan keharusan yang diamanatkan ke KPU, tutur Afif.

Kornas JPPR juga menyoroti kebijakan Badan Pengawas Pemilu yang merubah media center menjadi mushalla untuk tarawih selama Bulan Ramadhan. “Selama Ramadhan ini, Bawaslu merubah media center menjadi mushalla yang digunakan untuk melaksanakan Shalat Tarawih. Kalau kita datang ke Bawaslu maka kita tidak akan menemukan pusat media seperti hari biasa,” kata dia.

Afif menyarankan agar Bawaslu menggunakan ruang lain sebagai mushalla mengingat arti penting media center bagi jurnalis dan publik. “Kalau mau mengalihfungsikan media center sebagai mushalla sebaiknya memanfaatkan ruang lain. Atau setidaknya memindahkan pusat media ke tempat lain mengingat arti penting media,” ujarnya.

Menurutnya, media center akan memudahkan para pencari informasi untuk mengakses segala hal terkait pemilu baik wartawan maupun masyarakat umum. “Baik KPU atau Bawaslu harus bisa memilah mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang bukan, baik aktivitas maupun penggunaan uang negara,” tandasnya. (HST/ANT)