Gubernur Kepri Sayangkan Keputusan Menhut

foto : indonesia-peta.blogspot.com

Tanjungpinang, Sayangi.com – Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani menyayangkan keluarnya surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 463/Menhut-II/2013 tertanggal 27 Juni 2013 mengenai perubahan status kawasan hutan di daerah setempat.

“Keputusan itu berbeda dengan usulan tim terpadu dari lintas kementerian, dan kami akan minta Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan untuk meninjau ulang keputusan itu,” kata Sani usai memimpin pertemuan dengan bupati dan wali kota daerah setempat di Tanjungpinang, Sabtu.

Sani mengatakan, dalam keputusan Menhut itu terdapat sejumlah daerah yang diusulkan sebelumnya oleh tim terpadu yang telah melakukan berbagai penelitian tidak diakomodasi oleh Menhut.

“Yang diusulkan oleh tim terpadu sebanyak 364 ribu hektare, sedangkan yang diakomodasi hanya 124 ribu hektare,” ujar Sani.

Menurut dia, dari yang diakomodasi itu sebagian besar daerah menjadi hutan konversi, meski daerah itu tidak memiliki hutan.

“Kampung saya di Kundur saja jadi hutan lindung, padahal di sana tidak ada hutan,” ucap Gubernur, menyesalkan.

Sani berencana akan memimpin bupati/wali kota untuk bertemu dengan Menhut pada Senin (22/7), mempertanyakan keputusan itu dengan berbagai alasan dan kondisi daerah.

“Ini bentuk tanggapan kami terhadap keluhan kabupaten/kota agar Menhut merevisi SK-nya,” tandas Sani.

Menurut dia, pembangunan disejumlah daerah bisa terkendala jika status hutan lindung atau hutan konversi yang ditetapkan pemerintah itu tidak dicabut, apalagi Kepri hanya memiliki empat persen daratan.

“Pokoknya kami akan cari jalan terbaik agar tidak mengganggu pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bintan Ansar Ahmad belum mau menanggapi pusat pemerintahannya saat ini kembali menjadi kawasan hutan lindung, setelah sebelumnya dicabut berdasarkan peraturan pemerintah karena dijadikan kawasan pusat pemerintahan.

“Tanya Gubernur saja,” kata Ansar singkat.

Berbeda dengan Ansar, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah juga menyayangkan keputusan itu, apalagi salah satunya Pulau Penyengat sebagai daerah tujuan wisata yang juga merupakan Kawasan Cagar Budaya peninggalan sejarah kebesaran Kerajaan Melayu Riau-Lingga ditetapkan dalam keputusan itu menjadi hutan konversi.

“Kami minta Menhut merevisi keputusan itu,” katanya, menegaskan. (MARD/Ant)