PSK Positif HIV Terjaring Razia

Foto : www.wilpfinternational.org

Bogor, Sayangi.com – Seorang pekerja seks komersial yang terjaring razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, dilaporkan positif HIV.

Laporan itu diterima oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kota Bogor, Selasa (23/7).

“Kami mendapatkan laporan dari Panti Sosial Pasar Rebo, satu dari 14 PSK yang kami kirimkan untuk pembinaan di sana, diketahui positif HIV. Kami diminta untuk menjemputnya agar diberikan pembinaan seara terpisah,” kata Kepala Pelaksana Rehabilitasi Sosial, Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi, Kota Bogor, Sugeng Rulyadi saat ditemui di kantornya.

Sugeng menyebutkan, penertiban PSK dilakukan Jumat (19/7) oleh Satpol PP Kota Bogor. Dalam razia penertiban itu terjaring sebanyak 14 PSK.

Mereka langsung didata di Rehabilitas Sosial Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi untuk selanjutnya diberikan pembinaan sebagai upaya mencegah pelaku kembali lagi menjadi PSK.

“Para PSK ini seperti biasa kita kirim ke Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo untuk mendapatkan pembinaan,” kata Sugeng.

Sebelumnya, kata Sugeng, sebelum dikirim ke PSKW, para WTS tersebut juga menjalani pemeriksaan dan tes HIV di Disnakersostran Kota Bogor.

Namun, sebelum hasil tes keluar, para PSK ini sudah terlebih dahulu dikirim ke PSKW. Sebelum mendapatkan pelatihan dan pembinaan di PSKW, setiap PKS juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes HIV.

“Dari hasil itu diketahui satu orang WTS yang kita kirimkan positif HIV,” kata Sugeng.

Sugeng menyebutkan, PSKW tidak menerima pembinaan untuk PSK yang positif HIV karena dikhawatirkan dapat menular ke penghuni PSKW lainnya.

Sugeng menyebutkan, PSKW bertugas untuk memberikan keterampilan, bukan untuk merawat penderita HIV.

Sugeng menambahkan, setelah menerima laporan itu pihaknya akan melakukan identifikasi data PSK tersebut apakah warga Kota Bogor atau Kabupaten Bogor.

“Sesuai dengan alamat tempat tinggalnya, jika dia tinggal di Kota Bogor maka penanganannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, tapi jika identitas tinggalnya di kabupaten, maka milik Pemerintah Kabupaten Bogor,” kata Sugeng. (MARD/Ant)