Usut Pembelian Rongsokan Riau Airlines Senilai Rp 85 Miliar

Foto : www.skyscrapercity.com

Pekanbaru, Sayangi.com – Dulu orang berpikir, hebat nian, Pemerintah Provinsi Riau punya maskapai penerbangan sendiri.

Ternyata 3 pesawat jenis Fokker 50 yang dibeli seharga Rp.85 miliar itu hanya besi rongsokan. Bahkan 1 pesawat tidak pernah terbang sejak dibeli, sedangkan dua lainnya sering rusak, dan sejak 2010 dilarang terbang sama sekali.

Kini ketiga unit pesawat Riau Airlines itu diparkir di Bandara Halim Perdana Kusuma. Terancam dipotong-potong sebagai besi tua.

Namun rencana pemotongan rongsokan Riau Airline itu ditentang Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit. “Jangan sampai bangkai pesawat itu dipotong-potong,” pinta HR Mambang kepada wartawan, di Pekanbaru, Selasa (23/7).

Saat rongsokan itu dibeli, HR Mambang masih menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Direktur Utama Riau Airlines dipegang Heru Nurhayadi.

Kini PT Angkasa Pura II sebagai otoritas pengelola lapangan udara di Bandara Halim Perdanakusuma, mendesak Pemerintah Provinsi Riau segera memindahkan tiga bangkai pesawat milik Riau Airlines.

“Surat permintaan untuk pemindahan tiga pesawat jenis Fokker 50 sudah kami terima dan kami didesak dengan memberikan batas waktu sebelum tanggal 27 Juli,” ujar Kepala Biro Administrasi dan Ekonomi Setdaprov Riau, Burhanuddin.

Alasan otoritas bandara karena seuai rencana Bandara Halim Perdanakusuma akan dikembangkan menjadi lapangan udara komersial, sehingga perlu dibangun berbagai fasilitas pendukung termasuk sarana dan prasarana.

Kisah pembelian pesawat bekas itu sempat diributkan sejumlah kalangan, termasuk Dewan Pimpinan Daerah Association of Indonesia Tours and Travel Agencies ( DPD Asita) Riau. Bahkan Asita mendesak aparat hukum melacak proses pembelian ketiga pesawat itu.

“Kalau sekarang pesawat itu jadi rongsokan di Halim dan aspek hukumnya karena apa, sudah pasti perlu ditelusuri sejak dibelinya pesawat itu dari pemiliknya,” ujar Ketua DPD Asita Riau Ibnu Mas’ud di Pekanbaru, Selasa (23/7).

Jika hanya karena ketidakmampuan RAL dalam membayar sisa utang Rp60 miliar lebih ke Bank Muamalat, menurut dia, persoalannya bukan hanya itu saja. Melainkan sejak dibeli, satu dari tiga unit pesawat yang dibeli tidak pernah jalan. Sedangkan yang jalan sering rusak, sehingga harus rela di-“grounded” pada tahun 2010 demi keselamatan penerbangan.

Inikan sama saja menunjukkan pesawat bekas yang dibeli RAL dan apakah ada unsur kesengajaan Pemerintah Provinsi Riau untuk menggelontorkan dana yang besar untuk pihak-pihak tertentu agar dapat menikmati uang yang dikeluarkan melalui APBD Riau.

“Bukan hanya Pemprov Riau yang rugi, melainkan pemerintah kabupaten dan kota yang ikut ‘sharing’ dana di situ, kemudian pihak swasta yang memberi utang, masyarakat yang membeli tiket dan sampai hari ini tidak dikembalikan,” ucapnya. (MARD/Ant)