DPR Aceh: Pemerintah Pusat Tukang Polemik Dan Tidak Punya Sikap!

Foto: acehpemprov.go.id

Banda Aceh, Sayangi.com – Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto yang melarang keras pengibaran Bendera Bulan Bintang pada puncak perayaan Peringatan 8 Tahun Perdamaian antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2013 mendatang, dikecam keras oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

DPRA menuding Pemerintah Pusat sendiri yang membuat polemik mengenai keberadaan Bendera Bulan Bintang yang dijadikan Bendera Aceh. Pasalnya, sampai saat ini Pemerintah Pusat tidak memiliki sikap terkait kebijakan itu. “Dan atas pernyataan Menkopulhukam yang atas nama hukum melarang pengibaran bendera Aceh pada 15 Agustus 2013, menunjukkan mereka kebakaran ‘jenggot’ atas ketidaktegasannya,” kata Nur Zahri, Wakil Ketua Komisi A DPRA, Sabtu (27/7) kepada Sayangi.com.

Kata dia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tegas disebutkan masa klarifikasi untuk sebuah aturan selambat-lambatnya selama 60 hari. Soal Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah melampaui batas tersebut. Bila tidak membatalkan selama kurun waktu itu, seyogyanya Pemerintah Pusat tidak memiliki lagi kewenangan untuk membatalkannya.

“Ya kalau mau dibatalkan, karena ini negara hukum, ajukanlah ke Mahkamah Konsitusi, bukan malah menciptakan opini dan jangan dipolemikkan seperti ini,” jelasnya.

Nur Zahri mengaku, Pemerintah Aceh telah memberikan ruang dan waktu untuk bernegosiasi dengan memberikan waktu cooling down sampai tanggal 14 Agustus 2013 mendatang. Tetapi juga tidak ada kepastian apapun dari Pemerintah Pusat, apakah dibatalkan atau disetujui. Setelah itu, katanya, semestinya bila memang tidak ada penolakan dari Pemerintah Pusat, maka untuk mengibarkan bendera tersebut tidak ada larangan lagi, karena memang sudah legal secara hukum.

Nur Zahri sangat menyayangkan Menkopolhukam masih saja keliru dalam membandingkan antara Bendera Aceh dengan Bendera Merah Putih. Kata Nur Zahri, Bendera Aceh itu hanya simbol keacehan, bukan simbul kedaulatan. “Berbeda dengan Merah Putih, itu simbul kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi sangat keliru ketika disandingkan,” tuturnya.

Seperti diketahui, DPR Aceh telah menyerahkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh pada tanggal 17 Maret 2013 pada Pemerintah Pusat. Menurut Nur Zahri, bila memang tidak ada koreksi, semestinya pada tanggal 17 Mei 2013 Qanun tersebut sudah sah untuk dijalankan, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. (MSR)