Anggota Dewan: Menindak FPI Tidak Mesti Lewat Pembubaran

Foto: wordpress.com

Kendari, Sayangi.com – Anggota DPRD Sulawesi Tenggara Nursalam Lada menyatakan, menindak Forum Pembela Islam (FPI) yang kerap kali melakukan tindak kekerasan atau premanisme, tidak harus dengan pembubaran lembaga organisasi Islam tersebut.

“Kalau Pemerintah membubarkan FPI hanya karena anggota ormas Islam itu sering melakukan tindakan anarkis, bisa menjadi preseden buruk bagi organisasi atau lembaga lain di Indonesia,” katanya di Kendari, Sabtu (27/7). Nursalam menyatakan hal itu, menanggapi desakan sejumlah pihak agar pemerintah membubarkan Ormas Islam FPI.

Boleh jadi, ujarnya, organisasi atau lembaga lain seperti perguruan tinggi yang mahasiswanya melakukan tindak kekerasan atau tawuran, dituntut diperlakukan hal yang sama dengan FPI. Menurut dia, memberikan sanksi terhadap ormas FPI maupun organisasi lain yang kerap kali melakukan tindak kekerasan atau premanisme, harus dengan penerapan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum.

Ketika ada anggota Ormas atau lembaga lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan, kata dia, aparat penegak hukum harus berani memproses dan menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Saya lihat para penegak hukum seperti polisi, kerap kali ragu-ragu, bahkan tidak berdaya kalau berhadapan dengan Ormas yang melakukan kekerasan. Sikap aparat yang ragu-ragu itu, membuat anggota Ormas tidak jera dan melakukan tindak kekerasan berulang-ulang,” katanya.

Padahal, lanjutnya, aparat polisi bisa menjerat para pelaku tindak kekerasan dengan tuduhan tindak pidana kriminal murni, sebab setiap perbuatan yang bisa mengancam, apalagi membahayakan keselamatan orang lain, dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana yang dijerat dengan KUHP. “Makanya, kalau pun pemerintah harus membubarkan FPI, mesti mempertimbangkan berbagai aspek, sehingga ketika sanksi pembubaran dijatuhkan, tidak menimbulkan preseden buruk bagi ormas lain yang juga melakukan kekerasan sama seperti FPI,” katanya.

Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat Sultra, berharap pemerintah bertindak tegas terhadap ormas FPI yang sudah berulang kali membuat kekacauan di negara ini. Selain membubarkan organisasinya, oknum anggotanya yang terlibat tindak kekerasan harus diproses sesuai prosedur yang berlaku. (MSR/ANT)