HMI-Wati: DPR, Segera Sahkan RUU PRT!

Foto: sayangi.com/MI

Jakarta, Sayangi.com – Korps HMI-Wati (Kohati) mendesak Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Kohati menilai, penundaan pengesahan itu sangat tidak tepat, karena pekerja membutuhkan perlindungan.

“DPR harus segera sahkan RUU PRT, karena ini akan melindungi pekerja-pekerja kita,” kata Ketua Umum Korps HMI-Wati Endah Cahya Immawati usai menggelar buka puasa bersama dan kajian intensif menyoal RUU PPRT di Sekretariat PB HMI, Jalan Diponegoro, No. 16A, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2013).

Menurut Endah, RUU ini sudah diajukan dan dicanangkan sejak tahun 2004. Namun hingga kini belum juga disahkan. Bahkan pada 2010, 2011, dan 2013, RUU PRT ini kata dia, sudah dijadikan prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pro-Perempuan, akan tetapi mandek di tangan badan legislatif.

“RUU ini sudah sangat mendesak untuk dimiliki negara kita. Negara yang memiliki jumlah pekerja perempuan sangat tinggi ini mestinya diperhatikan oleh Baleg di DPR,” ungkap Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surakarta ini, menyesalkan.

PRT merupakan kelompok pekerja perempuan terbesar secara global. Jumlahnya lebih dari 100 juta di seluruh dunia. Jumlah PRT di Indonesia sendiri sebanyak 10.476.265 orang. Hal ini sesuai dengan rapid asessement 2010 bahwa 68 persen dari 16.117.331 rumah tangga kelas menengah dan menengah atas di Indonesia mempekerjakan PRT.

Endah menjelaskan, jumlah ini masih akan terus meningkat seiring meningkatnya permintaan akan pekerjaan rumah tangga dan meningkatnya angka keberadaan calon PRT. Namun sayangnya kata dia, lain belum ada perlindungan hukum bagi para pekerja tersebut.

“Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis bagi pelanggaran hak-hak PRT. Dari data kasus kekerasan PRT tahun 2011-2012 terjadi 653 kasus kekerasan terhadap PRT, mengalami tindak kekerasan berat sampai pelanggaran hak seperti penganiayaan, upah yang tidak dibayar, penelantaran, pengekangan, kecelakaan kerja, hingga adanya delapan PRT meninggal dunia,” tegasnya.

Dalam kajian mengenai PRT yang digelar Bidang Kajian dan Advokasi Kohati PB HMI ini, hadir tiga pembicara, yakni Dewita Hayu Shinta (Ketum KOHATI PB HMI 2008-2010), Pratiwi Febry (Jala-PRT/LBH Jakarta), dan Asmaul Khusnaeny (Komnas Perempuan).

Ketua Bidang Kajian dan Advokasi KOHATI PB, Ninin Herlina mengatakan, melalui kajian-kajian semacam ini, kader-kader HMI diharapkan bisa terlibat dalam berbagai advokasi demi terciptanya keadilan di masyarakat. Kader HMI, termasuk HMI-wati kata dia, perlu memberikan support agar RUU ini bisa disahkan.

“Kajian ini merupakan pendalaman pemahaman bagi fungsionaris Kohati PB HMIkhususnya dan kader-kader HMI secara umum, untuk selanjutnya terlibat dalam advokasi mendorong pengesahan RUU PPRT,” jelas Ninin.