9.178 PNS Pamekasan Tak Terima THR

foto : rri.co.id

Pamekasan, Sayangi.com – Sebanyak 9.172 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dipastikan tidak akan menerima tunjangan hari raya (THR) pada Idul Fitri 1434 Hijriah.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan, Taufikurrahman, Sabtu, mengatakan PNS tidak boleh menerima THR sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bagi PNS.

“Dalam ketentuan itu, semua PNS mulai dari tingkat pusat hingga daerah tidak diperbolehkan menerima THR, bahkan pemkab tidak menyediakan pos anggaran khusus tunjangan hari raya,” katanya.

Jika pemkab menyediakan pos khusus untuk THR, maka hal itu termasuk tindakan melanggar ketentuan dan sebagai konsekuensinya akan diproses secara khusus dengan alasan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Taufik menjelaskan jumlah PNS sebanyak 9.172 orang itu terdiri dari sebanyak 5.874 PNS laki-laki dan sebanyak 3.304 orang sisanya merupakan PNS perempuan. Mereka tersebar di 30 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan jumlah PNS terbanyak di Dinas Pendidikan yakni 6.099 orang.

Kepala DPPKA Taufikurrahman menjelaskan kebijakan pemkab Pamekasan tidak memberikan tunjangan hari raya kepada para PNS itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, yakni sejak 2005.

“Pada awalnya, para PNS itu memang kelabakan, karena awalnya ada tunjangan, namun setelah itu tidak ada,” tutur Taufik.

Untuk menyiasati ketentuan itu, pemkab akhirnya memilih tetap memberikan tunjangan, tetapi tidak mengatasnamakan tunjangan hari raya (THR), melainkan tunjangan kesejahteraan perangkat (TKP).

“TKP ini diserahkan setiap bulan dengan nilai Rp100 ribu per bulan. Tapi ada sebagian PNS yang diminta sekaligus menjelang Idul Fitri, sehingga uang yang mereka terima Rp1,2 juta,” katanya menjelaskan.

Taufik lebih lanjut menjelaskan, kebijakan tidak memberikan THR kepada para PNS itu tidak hanya di Pamekasan saja, akan tetapi berlaku di semua institusi pemerintahan yang pegawai berstatus sebagai pegawai negeri sipil. (MARD/Ant)