Kontroversi Penggunaan Mobil Dinas Untuk Mudik

Foto: Antara

Pamekasan, Sayangi.com – Pemerintah belum sepenuhnya satu suara tentang penggunaan mobil dinas di luar urusan kerja. Meski KPK pernah melarang PNS memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik, namun sebagian kepala daerah memiliki pandangan berbeda.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dalam pernyataannya, Rabu (24/7) lalu tidak mempermasalahkan penggunaan mobil dinas milik Pemprov DKI untuk mudik. Hal ini sekaligus untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi, kata Ahok.

Sementara itu, Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Supian Hadi dengan tegas melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik pada waktu Lebaran. Siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi. Katanya pada wartawan, Rabu (24/7).

Senada dengan Ahok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, juga memperbolehkan para pejabat di wilayah itu mudik Lebaran menggunakan mobil dinas. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Herman Kusnadi, Minggu (28/7), kebijakan memperbolehkan para pejabat mudik Lebaran menggunakan mobil dinas itu, dengan tujuan untuk memperlancar perjalanan mereka.

“Disamping itu, apabila mereka nantinya kembali diharapkan tidak terlambat untuk mulai masuk kerja lagi,” kata Herman Kusnadi menjelaskan.

Kendatipun demikian, sambung dia, pejabat yang mudik menggunakan mobil dinas itu, juga berkewajiban memperbaiki kendaraan yang mereka bawa apabila terjadi kerusakan. “Jadi, apabila terjadi kerusakan ditanggung sendiri. Biaya perbaikan tidak akan dibebankan ke pemerintah, berbeda halnya saat tugas dinas,” katanya menambahkan.

Plt Sekda Pemkab Pamekasan Herman Kusnadi menjelaskan, kebijakan memperbolehkan para pejabat mudik menggunakan mobil dinas itu, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemkab, juga atas persetujuan Bupati Pamekasan.

Selain itu, sambung dia, mobil dinas yang dibawa mudik oleh pejabat itu, juga harus diisi dengan BBM nonsubsidi, sesuai dengan ketentuan tentang penggunaan kendaraan milik pemerintah. Herman Kusnadi juga menjelaskan, ketentuan lain yang perlu juga diperhatikan oleh para pejabat yang mudik menggunakan mobil dinas saat libur Lebaran nanti ialah kendaraan itu tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

Di Pamekasan, kata dia, tidak semua pejabat merupakan warga asli daerah setempat. Banyak di antara mereka yang berasal dari luar Pamekasan dan Madura, seperti Surabaya, Malang, Mojokerto dan Probolinggo.

“Saya kira tidak masalah kalaupun pemkab memberikan kebijakan memperbolehkan mereka mudik menggunakan mobil dinas dengan catatan apabila ada kerusakan selama dibawa pulang kampung tersebut perbaikannya ditanggung sendiri,” katanya menambahkan. (HST/ANT)