Dewan Adat Papua Minta Pemerintah Bayar Lahan Transmigrasi

Foto: Iyoo/Ihoo

Jayapura, Sayangi.com – Ketua Dewan Adat Papua wilayah Grime Nawa, Kabupaten Jayapura, Mathius Sawar meminta agar Pemerintah Pusat lewat kementrian dan instansi terkait, segera mengganti rugi lahan transmigrasi yang ada di daerah tersebut.

Menurut dia, sudah 30 tahun lebih lahan transmigrasi yang berlokasi di Nimbokrang, Besum dan Yapsi di Kabupaten Jayapura tersebut belum diberi ganti rugi.

“Kami hanya dijanjikan akan segera dibayar oleh pemerintah sejak tahun 1975, namun sudah empat hingga lima kali ganti bupati tetapi janji atau kesepakatan yang dibuat bersama tidak pernah direalisasikan,” kata Mathius di Jayapura, Minggu (28/7).

Mathius menyampaikan bahwa pihaknya pernah menanyakan hal itu kepada empat kepala daerah yang memimpin Kabupaten Jayapura, mulai dari era bupati Messet, Barnabas Jouwe, Yan Piet Karafir, dan Habel Melkias Suwae tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Namun diera Bupati Mathius Awaitauw dan wakilnya Roberth Djoenso Darean saat ini barulah, pihaknya mendapatkan gambaran dan akses yang baik untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti rugi lahan yang terkatung-katung hingga puluhan tahu. “Saat ini kami telah mendapatkan perhatian lewat Bupati Awaitauw, semoga hal ini segera mendapatkan tanggapan yang serius,” katanya.

Sementara itu, Benny Yan Notawa pemilik lahan yang dipercayakan untuk menjadi ketua tim pengurusan sengketa lahan transmigrasi di Nimbokrang, Besum dan Yapsi menjelaskan permasalahan itu telah berlangsung cukup lama. Pelepasan tanah pada terjadi pada 18 Juli 1975 dari pemilik tanah dan tetua adat kepada pemerintah setempat kala itu. Pelepasan itu disertai dengan sejumlah perjanjian dari pemerintah setempat dengan para pemilik lahan dan tetua adat.

“Salah satu perjanjian, yang saya masih ingat hingga saat ini adalah pihak yang bersangkutan (pemerintah,red) akan memberikan imbalan ganti rugi atau kompensasi kepada kami selaku pemilik lahan. Tapi hingga kini hal itu tidak pernah dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, Benny katakan bahwa perjanjian itu ditandatangani oleh bupati pertama Kabupaten Jayapura, Messet dan sejumlah instansi terkait yang berhubungan langsung dengan program transmigrasi. “Kami telah sampaikan hal ini kepada bupati Jayapura mulai dari kepemimpinan Messet, Barnabas Jouwe, Karafir dan Bupati Habel Melkias Suwae, yang rata-rata memimpin Jayapura dua periode tetapi masalah ini seakan-akan tenggelam dan tidak diperhatikan,” katanya.

Sehingga, saat ini kami memutusklan untuk melarang para warga transmigrasi di Nimbokrang, Besum, dan Yapsi untuk tidak melakukan aktivitas berladang atau berkebun termasuk melarang melakukan pembangunan atau jual beli lahan dan rumah. “Kami lakukan ini agar mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pusat. Kami orang Papua tidak pernah membenci, memusuhi bahkan tidak ingin mencari masalah atau mengusir para transmigrasi didaerah tersebut,” katanya.

Persoalan ini, kata Benny, sudah disampaikan ke DPD RI di Jakarta belum lama ini melalui panitia khusus konflik agraria dan sumber daya alam. “Saya dan Pak Bernadus Sanggrawai ke Jakarta bertemu dengan orang DPD RI asal Papua meminta selesaikan masalah ini, dan bertemu dengan sejumlah pihak,” ucapnya.

Pada akhirnya merespon dan berjanji bakal memberikan rekomendasi ke DPR RI untuk menindak lanjutinya ke instansi dan kementrian yang berwenang,” katanya.

Benny menambahkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi I dan II DPR RI yakni Yorris Raweyai dan Agustina Basikbasik untuk ikut membantu dan mendorong agar permasalahan sengketa lahan di Kabupaten Jayapura agar segera dibahas didalam rapat komisi dengan pemerintah pusat. (HST/ANT)