Khofifah Gagal Karena PDIP dan GP Ansor Terlalu Ambisius

Foto: http://www.kpujatim.go.id/

Jakarta, Sayangai.com – Sumber masalah tidak lolosnya pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja disinyalir karena PDIP dan GP Ansor telalu ambisius. Sehingga Khofifah tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah prosentase dukungan dari partai politik yang mempunyai kursi maupun yang tidak mempunyai kursi (non Parlemen) di DPRD Jatim sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Menurut Bambang Tribuono, mewakili LSM Rakyat Bersatu Anti Orang Dholim (Ratu Adil) dalam siaran persnya yang dikrim via e-mail sayangi.com (27/7), PDIP sadar tidak mungkin bisa menang dalam pemilihan Gubernur Jatim jika PDIP mengusung calonnya sendiri sebagai calon gubernur. Karena warga Jatim mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama (NU). Apalagi jika yang dicalonkan adalah Bambang DH, kata Bambang Tribuono, bekas Walikota Surabaya yang merupakan figur tidak populer.

Ditambahkan Bambang Tribuono, Bambang DH sebenarnya terbelit banyak masalah hukum dan korupsi, diantaranya, dugaan kasus korupsi dana hibah untuk persebaya senilai Rp17,6 milyar, dan dugaan gratifikasi Rp500 juta semasa menjabat Walikota Surabaya.

Selain itu, ada juga kasus pejabat pemkot Surabaya yang melaksanakan perintah Bambang DH yang saat itu menjabat Walikota Surabaya, sudah mendapat vonis yang tetap dari MA (Mahkamah Agung) dan sudah mendekam dalam penjara, dalam kasus Japung (Jasa Pungut).

Mungkin Bambang DH berharap, setelah menjadi Walikota Surabaya, dan jika bisa menang dalam pemilihan Gubernur Jatim, maka kasus korupsi yang melilitnya akan berhenti dan akan menjadi kedaluwarsa. Karena jika dia bisa menjabat sebagai Gubernur, maka prosedur hukum permeriksaan kasusnya menjadi sulit, jelas Bambang.

Masih menurut Bambang Tribuono, sebenarnya Khofifah dan Partai kebangkitan Bangsa sudah pernah melakukan komunikasi dengan PDIP, akan tetapi hasilnya mengecewakan, karena PDIP meminta calon gubernur dari PDIP, sedangkan Khofifah akan dijadikan sebagai wakil gubernur. Tentu saja ini menunjukkan bahwa PDIP dan Bambang DH tidak tahu diri. Karena sebenarnya tanpa bantuan siapapun, jika Khofifah lolos sebagai calon Gubernur Jatim dipastikan akan bisa menang karena mayoritas pemilih adalah masa Khofifah.

Begitu juga dengan GP Ansor yang dikendalikan oleh Syaifullah Yusuf. Dikatakan, Syaifullah dan Ansor tidak mau bekerjasama dengan PKB dan Khofifah. Padahal GP Ansor sebagai organisasi otonom dalam keluarga besar NU itu harusnya lebih taat pada ulama.

Sebelumnya, Syaifullah Yusuf pernah mencoba mendekati PKB, dan membawa dukungan seluruh partai non parlemen di Jatim. Dengan dukungan dari partai non parlemen itu Syaifullah meminta dukungan PKB agar diusung sebagai calon Gubernur Jatim dan Khofifah sebagai Wakil Gubernurnya. Sebab dengan dukungan dari seluruh partai non parlemen dan PKB jika digabung akan memenuhi syarat jumlah prosentase 15 persen bahkan bisa lebih, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tetapi keinginan Syaifullah ditolak oleh Khofifah dan PKB. Sebenarnya pada Syaifullah sudah ditawarkan sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Khofifah yang akan diusung sebagai calon gubernur oleh PKB. Dan diminta agar dukungan dari partai non parlemen diserahkan semua pada Khofifah dan PKB. Tetapi dalam perundingan itu ada beberapa tokoh yang berpendapat bahwa sebaiknya calon gubernur dan wakil gubernur jangan dari NU semua. Beberapa ulama sudah menyarankan agar Syaifullah mengalah dan memberikan dukungan seluruh partai non parlemen pada Khofifah dan PKB.

Akan tetapi Syaifullah dan GP Ansor tidak taat pada ulama, sehingga Syaifullah akhirnya membawa kembali semua dukungan dari partai non parlemen itu dan berpasangan kembali dengan Soekarwo.

Harusnya Syaifullah tidak serakah, karena sebenarnya tanpa dukungan partai non-parlemen, dukungan untuk pasangan Soekarwo-Syaifullah jumlahnya sudah cukup memenuhi ketentuan. harusnya Syaifullah menuruti saran dari para ulama, di mana dukungan dari seluruh partai non parlemen itu diserahkan pada PKB dan calon pasangan Khofifah-Herman.

Dengan fakta ini, Bambang Tribuono berharap, DKPP dan PTUN dapat membuat keputusan untuk meloloskan pasangan Khofifah-Herman sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim yang penyelenggaraan pemilihan akan digelar pada Agustus 2013. (VAL)