Muhammad Joni: Dahlan Iskan Jelas Melanggar Uji Kepatutan dan Kelayakan

Foto: Facebook

Jakarta, Sayangi.Com – Pengangkatan anggota Direksi PT Surveyor Indnesia, M. Arif Zainuddin sebagai Direktur Utama dan Bambang Isworo sebagai Direktur, dinilai melanggar Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) sebagaimana diatur dalam pasal Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2012. 

Menurut Muhammad Joni, advokat yang mendampingi Serikat Pegawai PT Surveyor Indonesia (28/7) kepada Sayangi.com. kedua pejabat tersebut telah diangkat dengan tidak memertimbangkan ketentuan-ketentuan mekanisme dan integritas materil yang diatur.

“Pengangkatan Bambang Isworo, misalnya, dia diangkat sebagai Direktur, dengan tidak lagi melihat track recordnya.   Ketika menjabat sebagai Manajemen Proyek Pendataan dan Pemetaan Pusat Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, dia diduga telah melakukan rekayasa dan penyimpangan. Berdasarkan temuan BPK Penyimpangan itu telah merugikan negara sebesar 55,2 miliar” Ujar Joni. 

Perkara penyimpangan ini, menurut Joni, telah pula dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Begitu juga dengan pengangkatan M. Arief Zainudin sebagai Direktur Utama, menurut Joni, juga melanggar Permen BUMN tersebut, karena pada saat diangkat yang bersangkutan masih menjabat sebagai Direktur Sucofindo dan belum diberhentikan oleh Meneg BUMN.

“Seharusnya diberhentikan dulu dari jabatan lain, baru diangkat menjadi DIrut PT Survey Indonesia” jelas Joni.

Selain itu, pengangkatan kedua anggota Direksi tersebut telah pula melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Seharusnya pengangkatan Anggota Direksi melalui rekomendasi Dewan Komisaris. Namun, ini tidak dilakukan. Sehingga pengangkatan ini juga melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik” kata Joni.

Atas dasar penilaian tersebut, maka kami harap majelis hakim PTUN membatalkan keputusan Menteri BUMN tersebut, tandas Joni.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Serikat Pegawai Surveyor Indonesia telah mem-PTUN-kan Dahlan Iskan, pada PTUN Jakarta, dengan No. Perkara 129/G/2013/PTUN Jakarta, tanggal 26 Juli 2013.

Sebelumnya lagi, Pengurus Serikat Pegawai Surveyor Indonesia (SPASI) telah pula melaporkan Direktur Utama PT Survei Indonesia, Muhammad Arief Zaiunudin ke Polda Metro Jaya, terkait mutasi dan demosi yang diduga dilatarbelakangi kritikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan pimpinan perusahaan. (VAL)