Tidak Penuhi Standar, Izin Tarekot Malang Dicabut

Foto: Tripadvisory

Malang, Sayangi.com – Niat baik pemerintah untuk melayani masyarakat tidak selalu berakhir baik. Contohnya adalah sebagaimana terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pemerintah Kota Malang akhirnya harus merelakan izin taman rekreasi kota yang selama ini mengoleksi sejumlah satwa langka dan dilindungi dicabut, karena sudah tidak sanggup lagi merawat satwa tersebut.

“Kami justru senang kalau izin konservasi sejumlah satwa langka di taman rekreasi kota (Tarekot) ini segera dicabut, apalagi pencabutan izin tersebut juga kami yang mengusulkan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni di Malang, Senin (29/7).

Menurut Ida Ayu, pencabutan izin konservasi tersebut akan lebih baik, sehingga satwa langka dan dilindungi yang selama ini menghuni Tarekot bisa diambilalih lembaga lain yang lebih profesional dan mampu merawat satwa itu dengan baik.

Apalagi, kata dia, sampai saat ini Pemkot Malang juga belum mampu mewujudkan ketentuan Surat Edaran Kementerian Kehutanan yang menyebutkan lembaga konservasi pemerintah yang sudah berdiri lima tahun harus dijadikan perusahaan daerah.

Selain itu, menurut dia, anggaran yang disediakan Pemkot Malang untuk merawat dan biaya makan satwa-satwa tersebut juga sangat terbatas. Bahkan Tarekot juga tidak memiliki penjaga dan dokter hewan yang siap 24 jam untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan.

“Banyak hal yang belum bisa kami penuhi, sehingga akan lebih baik jika SK Tarekot dicabut, dan seluruh satwa akan kami serahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar bisa dirawat dengan baik dan maksimal,” ujarnya.

Belum lama ini ProFauna Indonesia juga mendesak Kementerian Kehutanan agar segera mencabut izin konservasi satwa langka dan dilindungi yang ada di Tarekot, karena kondisinya sama sekali tidak layak menjadi wahana konservasi bagi berbagai jenis satwa, apalagi yang dilindungi.

“Selain lokasi yang kurang nyaman dan aman bagi satwa, fasilitas kesehatan dengan adanya dokter jaga juga sangat tidak mendukung sebagai lembaga konservasi. Oleh karena itu, akan lebih baik jika izinnya dicabut dan keberadaan Tarekot ditutup,” kata Direktur ProFauna Indonesia Rosek Nursahid.

Ia mencontohkan, adanya kasus kematian bayi rusa pada saat proses kelahiran di Tarekot beberapa waktu lalu merupakan akibat terlambatnya penanganan, karena tidak tersedianya dokter jaga yang siap selama 24 jam.

Sebab, di Tarekot hanya ada satu dokter hewan yang bertugas dan akan datang jika ada satwa yang sakit atau melakukan pengecekan kesehatan hewan secara berkala. Seharusnya, setiap lembaga konservasi memiliki dokter hewan yang siap berjaga selama 24 jam penuh dan ini sudah menjadi standar sebuah lembaga konservasi.

Oleh karena itu, akan lebih baik jika Tarekot ditutup, dan satwa yang ada dikembalikan ke habitatnya atau dititipkan di lembaga konservasi yang lebih layak dan terjamin.

“Kalau kondisi riil di lapangan seperti ini, akan lebih baik kalau Kementerian Kehutanan mencabut izin lembaga konservasi Tarekot dan ditutup sekalian. Sedangkan satwa yang ada diserahkan ke BKSDA, apakah akan dikembalikan ke alam atau dititipkan di lembaga konservasi yang lebih representatif,” katanya. (HST/ANT)