Fahri Haidar: Krisis Mesir, Akibat Pemimpin Bela Kelompok

Foto: Sayangi.com/Dok. Pribadi

Apa yang terjadi di Mesir merupakan satu hal yang patut dicermati. Muhammad Mursi, Presiden yang belum dua tahun berkuasa itu akhirnya dijatuhkan. Banyak orang mengatakan, kejatuhan Mursi yang di dalamnya militer ikut andil adalah bentuk penghianatan terhadap demokrasi. Namun, saya punya pendapat lain. Bagi saya, kudeta militer dapat dibenarkan sepanjang itu mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Sebagaimana disebutkan oleh Mufti besar al-Azhar yang mendukung sepenuhnya langkah militer, kudeta adalah pilihan yang paling kecil risikonya. Presiden Muhammad Mursi terpilih secara demokratis dalam Pemilu pascatumbangnya Rezim Mubarak. Terpilihnya Mursi yang diusung Ikhwanul Muslimin saat itu membawa harapan baru bagi rakyat Mesir. Namun ditengah perjalanannya, Mursi dianggap tidak mampu mengemban amanah revolusi yang dibebankan di pundaknya.

Kaum muda sebagai Garda terdepan revolusi memandang Presiden Mursi tak mampu memberikan harapan bagi masa depan Mesir. Revolusi Mesir yang telah mampu menumbangkan diktator Husni Mubarak malah melahirkan diktator baru. Selama memerintah, Mursi tidak membawa kesejahteraan, tapi malah justru membuat rakyat semakin sengsara. Salah satu penyebabnya adalah, ia tidak mau menerima nasehat untuk menggalang kerjasama dengan berbagai pihak seperti kaum nasionalis dan sekuler.

Ikhwanul Muslimin melalui Partai Kebebasan dan Keadilan memonopoli kekuasaan di Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara politik, Ikhwanul Muslimin tak punya kemampuan dan keinginan politik untuk membangun rekonsiliasi nasional yang mengedepankan kepentingan nasional. Mursi selalu berjanji menjadikan kepemimpinannya sebagai representasi kepentingan nasional, tetapi dalam implementasinya selalu bertolak belakang karena justru kepentingan kelompoknya lebih menonjol.

Konsekuensinya, muncul banyak tuduhan bahwa yang berkuasa di Mesir bukanlah Mursi yang dipilih secara demokratis oleh rakyat, melainkan pimpinan tertinggi Ikhwanul Muslimin. Menurut Gordon Duff, seorang kolumnis yang cukup terkenal untuk beberapa media “independen” dan media “alternatif” internasional, termasuk Press TV Iran, “Permainan besar yang ingin dimainkan Moersi adalah menjual Mesir kepada “para penguasa dunia”.

Mursi menjadi penjilat pihak-pihak yang berkuasa di dunia supaya mendapat pujian dan bantuan. Dia menjadi penjilat terhadap Direktur IMF Legarde, wanita asal Perancis yang kini tengah menghadapi masalah korupsi, untuk mendapatkan hutang sebesar $3 miliar (Presiden Syria Al Assad telah menerima penawaran beberapa kali lipat jumlah tersebut, namun ditolaknya mentah-mentah). Ia telah  “menjilat” Barack Obama dengan mempertahankan hubungan diplomatik dengan Israel.

Ia juga “menjilat” Nethanyahu dengan menenggelamkan terowongan-terowongan bawah tanah Gaza yang digunakan rakyat Palestina untuk mendapatkan bahan makanan dan obat-obatan. Begitu pula, ia menjadi “penjilat ” Erdogan dan Emir Qatar dengan menyerukan jihad ke Syria. Terakhir ia telah menjadi “penjilat” dajjal dengan menyerukan perang kepada orang-orang Syiah yang berujung pada pembantaian seorang ulama besar Syiah Mesir dan beberapa pembantunya oleh orang-orang takfiri (orang yang suka mengkafirkan orang lain yang tidak sepemahanan dengan mereka).

Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Ambil?

Membincangkan prospek transisi demokrasi di Mesir maupun Timur Tengah pada umumnya memang menemui absurditas tersendiri. Hal itu disebabkan kuatnya kekuatan dinasti, militer, teokrasi, maupun tribalisme yang begitu kuat mewarnai kancah pemerintahan di sana. Adapun eksperimentasi pembangunan demokrasi dari bawah yang coba dibangun melalui skema Musim Semi Arab (Arab Spring) dimulai penggulingan Zine el-Abidin di Tunisia hingga  kini belumlah mencapai titik maksimal.

Secara umum, transisi demokrasi di kawasan tersebut berjalan stagnan karena redistribusi kekuasaan tidak berlangsung secara demokratis, namun secara sentralistik sehingga menimbulkan adanya konflik laten yang timbul secara masif, baik dalam skala lokal maupun nasional. Terdapat krisis kepercayaan, baik negara maupun masyarakat, yang kemudian menimbulkan praktik delegitimasi aktor satu sama lain.

Transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dari Mesir. Sejak tumbangnya Rezim Orde Baru hingga saat ini, belum ada perubahan menuju perbaikan yang signifikan, malah yang terjadi adalah kemunduran. Transisi demokrasi di Indonesia dalam proses perubahan ekonomi politiknya tetap terintegrasi dengan sistem kapitalisme global. Bahkan secara politik mengarah pada sistem demokrasi liberal.

Jika dibandingkan dengan Mesir, Indonesia sangat jauh berbeda. Karena rakyat Indonesia begitu sabar menunggu peubahan menuju arah yang lebih baik. Sudah 15 tahun reformasi, tetapi belum ada perbaikan, malah yang terjadi adalah keterpurukan. Di Mesir, satu tahun saja belum ada perbaikan, rakyat segera bergerak mendesak pemerintah mundur karena tidak mampu membawa Mesir ke arah yang lebih baik.

Yang jadi pertanyaan, mengapa setelah mampu bertahan menerima  penindasan Mubarak selama 30 tahun, ternyata rakyat Mesir tak kuasa menahan amarah ketika dipimpin oleh Mursi yang diusung Ikhwanul Muslimin, Ormas dan parpol terbesar di Mesir, meskipun hanya kurang dari dua tahun? Karena mereka sadar bahwa kekejaman rezim Mubarak tak pernah menggunakan dalil-dalil agama sebagai dasar pembenaran. Itulah salah satu alasan pokok yang melecut puluhan juta rakyat Mesir untuk turun bersama-sama 30 Juni silam sebuah gerakan terbesar sepanjang sejarah Mesir. Bagaimana dengan kita rakyat Indonesia?

Kita dapat mengambil pelajaran dari revolusi di Mesir dari mulai jatuhnya Husni Mubarak sampai kejatuhan Muhammad Mursi. Bahwa Agama tidak boleh dipolitisasi, apalagi untuk dijadikan pembenaran atas kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Semoga bangsa kita segera dibersihkan dari para pembajak dan pencoleng yang menjual negara dan agama demi kepentingan diri dan kelompoknya. (MSR)

* Penulis Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK)