Karyono Wibowo: Wiranto–HT Pasangan Capres Sim Salabim

Foto: Sayangi.com/Dok. Pribadi

Awal Juli 2013 merupakan tonggak bersejarah dalam politik nasional, setidaknya bagi Partai Hanura yang telah mendeklarasikan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014. Pasangan itu tak lain adalah Ketua Umum Partai Hanura Jenderal (Purn) Wiranto dan Hary Tanoesudibdjo, Ketua Dewan Pertimbangan merangkap Ketua Bappilu Partai Hanura. Namun demikian, deklarasi itu tak sepi dari pro-kontra di internal Partai Hanura dan menjadi perdebatan publik.

Keputusan deklarasi Wiranto–Hary Tanoe sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden segera mendapat reaksi keras dari salah satu Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier, ia tidak sepakat dengan deklarasi Wiranto-Hary Tanoesudibdjo karena tidak dilakukan melalui Rapimnas. Menurut Fuad, keputusan deklarasi Wiranto–Hary Tanoe menimbulkan masalah internal karena tidak sesuai AD/ART. Lebih lanjut, Fuad menilai keputusan deklarasi tersebut tidak realistis karena Partai Hanura sulit untuk mencapai Presidential Threshold 20 persen suara, sehingga masih butuh koalisi dengan partai lain.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hanura Ahmad Rofiq menampik telah terjadi perpecahan di internal Hanura. Dia menilai, dalam deklarasi Wiranto–Hary Tanoe sudah dilakukan dengan cara demokratis. Menurutnya, dalam organisasi partai politik tidak harus sepenuhnya satu suara. Jika ada beberapa orang yang tidak sepakat hal itu merupakan bagian dari dinamika politik.

Lepas dari perdebatan internal tentang mekanisme penetapan Capres-Cawapres, apa yang dikatakan Fuad Bawazier cukup beralasan. Partai Hanura harus bersikap realistis dalam menerima kenyataan, bahwa Hanura sulit mencapai 20% suara sebagai syarat untuk bisa mengusung Capres sendiri. Alih-alih memperoleh 20 persen suara, untuk lolos Parliamentary Threshold pun masih belum bisa dipastikan. Lihat saja hasil survei beberapa lembaga yang bisa dijadikan sebagai indikator. Dari hasil survei tersebut memperlihatkan posisi Hanura cukup mengkhawatirkan untuk bisa lolos PT.

Tren Elektabilitas Hanura dan Wiranto

Tren elektabilitas Hanura bisa dilihat dari hasil survei sejak tahun 2012 sampai 2013 dari beberapa lembaga polling berikut ini. Dari data Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis di Jakarta, Sabtu (19/2/2012), menunjukkan Partai Hanura mengalami penurunan elektabilitas (perolehan suara) jika dibandingkan dengan perolehan suara di Pemilu 2009. Menurut survei LSI di bulan Februari 2012, Partai Hanura hanya sekitar 1,2 persen.

Begitu pula hasil survei Charta Politika memprediksi Partai Hanura sebagai salah satu partai politik yang terancam tidak lolos ke DPR pada Pemilu 2014. Survei yang dilakukan Charta Politika pada 8-22 Juli 2012 menunjukkan perolehan suara Hanura hanya 1,6 persen.

Memasuki tahun 2013, posisi elektabilitas Hanura tidak beranjak naik secara signifikan. Menurut data Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network) yang dirilis bulan Maret 2013, tingkat elektabilitas partai pimpinan Wiranto itu hanya 2,6 persen dari dua belas parpol peserta pemilu. Sementara Wiranto sebagai Calon Presiden menurut data LSI Network hanya 8,2 persen.

Hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB) yang dilakukan sejak tanggal 11 hingga 18 Juni 2013 bahkan menunjukkan perolehan suara yang sangat mengkhawatirkan, yakni hanya 1,03 persen. Sedangkan elektabilitas Wiranto sebagai capres hanya 3,59 persen. Begitu pula, hasil survei yang dirilis oleh LIPI 27 Juni 2013, Partai Hanura hanya memiliki tingkat elektabilitas 1,9 persen. Sedangkan elektabilitas Wiranto sebagai capres hanya 3,4 persen.

Sementara itu, versi survei Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG), perolehan suara Partai Hanura hanya 0,77 persen. Sedangkan elektabilitas Wiranto sebagai Capres hanya 1,18 persen. Tetapi, survei SSSG ini tidak mewakili seluruh pendapat masyarakat (pemilih) di seluruh Indonesia dan tidak mewakili semua lapisan masyarakat, karena survei yang mewawancarai sebanyak 2.450 responden ini menggunakan metode wawancara via telepon dengan memilih secara acak dari buku telepon Telkom yang ada di 10 kota besar yakni DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar dan Balikpapan.

Namun demikian, selain hasil survei di atas, ada hasil survei yang hasilnya cukup membuat senang Partai Hanura, setidaknya bisa menjadi obat penenang dan pelipur lara. Lembaga survei itu tak lain adalah LSN (Lembaga Survei Nasional) dan Lembaga Survei Jakarta (LSJ). Hasil survei kedua lembaga tersebut berbeda dengan hasil survei LSI, LIPI, PDB, LSI Network, dan SSSG terkait soal elektabilitas Hanura.

Jika dilihat dari data survei LSJ, Hanura mendapatkan suara sebanyak 5,8 persen dan menempati posisi kelima dari sepuluh partai politik peserta Pemilihan Umum 2014 (pada saat itu PBB dan PKPI belum diuji dalam survei). Untuk posisi capres elektabilitas Wiranto mendapat 9,8 persen. Pelaksanaan survei tersebut dilakukan pada tanggal 9 hingga 15 Februari 2013. Survei dilakukan di 33 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 1.225 calon pemilih dengan margin of error 2,8 persen.

Sementara itu, hasil survei LSN, elektabilitas Partai Hanura bahkan melampaui Partai Demokrat. Hanura berada di posisi keempat di bawah Partai Gerindra menyodok di posisi ketiga dengan 13,9% dan berturut-turut setelah Gerindra adalah Partai Hanura (6,9%), Demokrat (6,1%), PKB (4,8%), Partai Nasdem (4,6%), PPP (4,3%), PAN (3,8%), PKS (3,8%), PBB (1,4%), PKPI (0,5%). Sementara, Partai Golkar dan PDIP bersaing ketat, elektabilitas Partai Golkar menempati posisi teratas dengan 19,7% dan PDIP di posisi kedua dengan meraih suara 18,3%, suara yang belum menentukan pilihan sebesar 11,9%.

Pasangan Capres Sim Salabim

Melihat masih rendahnya elektabilitas Partai Hanura dan Wiranto sebagai calon presiden dalam survei nasional, maka sangat beralasan jika ada yang meragukan pasangan Wiranto–Hary Tanoe dapat memenangi Pilpres 2014 yang akan datang. Namun demikian, bagi Wiranto dan Hary Tanoe barangkali memiliki pertimbangan yang berbeda – yang membuat keduanya tampil percaya diri dan terus maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tetapi boleh jadi, keduanya sadar tidak akan menang dalam pertarungan pilpres 2014, sebab belum ada indikator kuat yang dapat menjelaskan berdasarkan rasionalitas, bahwa pasangan Wiranto – HT bisa menang dalam pilpres 2014.

Jika demikian, apa yang menjadi target deklarasi Wiranto – HT menjadi calon presiden dan wakil presiden. Apakah sekadar maju sebagai calon presiden untuk mendongkrak popularitas dengan mengandalkan media dan kekuatan finansial yang dimiliki Hary Tanoe. Sebab, menurut Wiranto, yang penting ada satu keberanian, masalah kalah menang soal nanti, paling tidak sudah dibangun budaya baru dengan deklarasi secara dini. Kata Wiranto, usai mengahadiri peringatan 40 hari wafatnya Taufik Kiemas. Jumat, (19/7/2013).

Namun, deklarasi yang terkesan buru-buru tersebut bisa jadi ada maksud lain untuk mengunci dan mengantisipasi adanya pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilpres yang akan datang. Sehingga deklarasi Wiranto–Hary Tanoe merupakan manuver politik untuk mengunci lawan dalam pertarungan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang akan datang. Tentu saja manuver saling mengunci calon presiden dan wakil presiden tak hanya terjadi antarkandidat dari partai lain, tapi manuver saling mengunci Capres-Cawapres juga berpotensi terjadi sesama kader partai yang memiliki ambisi untuk maju sebagai Capres atau Cawapres.

Selain itu, potensi akan adanya manuver politik selain ambisi pribadi untuk menjadi capres-cawapres bisa saja terjadi di saat muncul kekecewaan karena tidak terakomodirnya kepentingan politiknya, atau di saat melihat potensi kemenangan pasangan kandidat presiden dari partai lain – yang dapat menimbulkan syahwat politik pribadi untuk bernegosiasi demi memperoleh jabatan tertentu.

Atau memang deklarasi pasangan Wiranto–HT benar-benar didasarkan pada keyakinan dan optimisme bakal terpilih di pilpres 2014 – dengan hanya mempertimbangkan aspek kekuatan media dan finansial. Dan apakah karena pertimbangan itu pula yang membuat Wiranto-HT yakin dengan mudah bisa melakukan koalisi dengan partai lain untuk memenuhi kuota Presidential Threshold 20 persen. Jika benar demikian, maka yang harus diingat adalah bahwa dalam strategi politik elektoral, apalagi Pemilihan Presiden tidaklah cukup mengandalkan dua instrumen; media dan finansial. Sebab, masih banyak instrumen lain yang memengaruhi pemilihan Calon Presiden-Wakil Presiden.  

Beberapa hipotesis yang berhubungan dengan deklarasi Wiranto–HT sebagai pasangan Capres 2014 seperti yang diuraikan atas masih bersifat dugaan, masih memerlukan pembuktian. Tentu yang lebih mengetahui secara persis apa di balik deklarasi capres adalah Wiranto dan Hary Tanoe sendiri. Tetapi, terlepas dari pendapat pro kontra tentang pencalonan Wiranto–HT, memang deklarasi tersebut terkesan dilakukan terburu-buru. Publik terkejut dan tidak mengerti apa yang menjadi pertimbangan yang sebenarnya mengapa Wiranto memilih HT sebagai calon Wakil Presiden pasangannya. Sehingga, yang ada dalam persepsi publik, pasangan Wiranto–Hary Tanoe bagaikan pasangan capres yang ditetapkan melalui mantra Sim Salabim, abrakadabra dalam ilmu sulap.

* Penulis adalah Peneliti Senior Indonesian Public Institute