YLKI: Daging Impor Memicu Kanker? “Tidak,” jawab Mentan

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Masuknya daging impor Australia ke Indonesia terus diterpa isu tak sedap. Saat Pemerintah sibuk menangkis isu “tidak hahal”, kini muncul sinyalemen bahwa daging tersebut mengandung hormon penggemukan yang dapat memicu kanker.

Kali ini Menteri Pertanian Suswono yang langsung menepis kabar tersebut. Menteri Suswono menegaskan, daging sapi asal Australia yang diimpor oleh Badan Urusan Logistik memiliki nomor kontrol veteriner (sertifikat) untuk menjamin bahwa sapi berasal dari tempat yang menerapkan sistem budi daya baik dan sehat. “Daging juga dipersyaratkan berasal dari perusahaan yang telah diverifikasi dan diberikan izin oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan,” bilangnya hari ini, Selasa (30/7).

Pernyataan Suswono keluar untuk menyikapi dugaan daging yang didatangkan dari Australia mengandung hormon penggemukan yang dapat memicu kanker. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan, 3.000 ton daging sapi beku yang diimpor Bulog untuk operasi pasar berpotensi mengandung hormon penggemukan yang dapat memicu kanker. Menurut YLKI, pemerintah tidak tegas menyatakan daging impor itu bebas dari zat kimia.  

Suswono menambahkan, daging tersebut berasal dari rumah potong hewan yang dalam pemotongannya diawasi oleh pemotong yang telah memiliki sertifikat pemotongan halal. “Hal ini dibuktikan dengan sertifikat halal yang telah diakreditasi oleh MUI. Pada saat pemasukan, daging tersebut juga disertai ‘health certificate’ yang diterbitkan oleh pihak karantina Australia,” ujar dia.

Selanjutnya kata dia, di pintu pemasukan baik di Bandara Soekarno Hatta (jalur udara) maupun Pelabuhan Tanjung Priok (jalur laut), petugas karantina memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap daging. “Pemeriksaan organoleptik meliputi pemeriksaan terhadap warna, tekstur, bau, PH, dan mengambil sampel untuk diuji laboratorium terhadap beberapa cemaran atau residu yang telah diatur antara lain cemaran bakteri, pestisida dan residu vaksin.”

Suswono juga mengungkapkan, residu hormon dalam daging (trenbolon) saat ini memang belum diatur oleh pemerintah dan belum ada SNI-nya. Namun, Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pemantauan terhadap residu hormon tersebut. Dari laporan hasil monitoring selama dua tahun terakhir (2011-2013) dengan jumlah sampel lebih dari 380 sampel, penemuan residu trenbolon di atas ambang batas standar CODEX (2.2 ppb), baru sekali terjadi pada tahun 2012. (MSR/ANT)