Penguasa Yang Tidak Betah Dengan “Public Distrust”, Jangan Berkuasa

Foto: wordpress.com

Jakarta, Sayangi.com – Cendekiawan muslim Ulil Abshar Abdalla menilai, saat ini komentar-komentar soal politik, baik yang dilontarkan oleh para pengamat maupun publik, umumnya lebih cenderung skeptis dan berbau su’udzon.

Hal itu terungkap dari kicauan Caleg Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Jateng III, di akun resminya di twitterland, pagi ini Selasa (30/7). “Jika semua skeptis tehadap seorang tokoh, kemudian ada yang hendak bersikap positif terhadapnya, ia cenderung dianggap aneh,” imbuh Ulil. “Sebaliknya, jika ada tokoh sudah telanjur jadi “media darling”, lalu ada yang coba-coba kritis padanya, ia akan dianggap aneh juga.”

Artinya, baik sikap skeptis atau optimis, kerap dipengaruhi oleh opini umum atau “public pressure”. Apakah “public pressure” jelek? Tidak selalu. “Yang jadi soal: jika kita takluk pada tekanan publik seraya mengabaikan akal sehat. Orang yang waras adalah yang bisa menjaga keseimbangan antara tekanan publik dan independensi akal sehat. Orang yang sakit: yang takluk total kepada tekanan publik, atau mempercayai pikiran sendiri secara dogmatis dengan mengabaikan publik.”

Politik, kata Ulil, pada umumnya sama dengan ‘distrust’, ketidak-percayaan, terutama ketidak-percayaan publik pada elite. Untuk itu, orang yang berkuasa harus siap menjadi sasaran “public distrust”. Kalau tidak, enggak usah coba-coba berkuasa. Tentu saja ada jenis kekuasaan tertentu yang tak betah terhadap “public distrust”, lalu memberangusnya. Itulah ciri kekuasaan otoriter. “Banyak kasus ketika orang atau partai dielu-elukan ketika belum berkuasa, tetapi jadi sasaran cibiran publik setelah berkuasa.”

Di sisi lain, Ulil juga mengingatkan, karena politik sangat dekat dengan “public distrust” dan skeptisisme, maka bahaya sekali mencampur-adukkan politik dan agama. Ketika politik dicampur-adukkan dengan agama, maka kritik atas politik dianggap kritik atas agama. Pengkritiknya bisa dituduh murtad.

Ketika politik dicampur-adukkan dengan agama, perjuangan partai politik dianggap identik dengan perjuangan agama. Kritik atas perjuangan partai politik (yang mengatas-namakan agama) juga bisa dituduh sebagai kritik atas agama. Bisa berbahaya. “Karena watak politik seperti saya gambarkan tadi itu, maka pemisahan politik dan agama menjadi penting,” kicau Ulil.

Namun pemisahan politik dan agama bukan berarti menghalangi nilai-nilai agama yang universal mempengaruhi politik. Nilai-nilai agama yang universal, seperti keadilan, kedamaian, penghormatan kepada perbedaan, justru harus mempengaruhi politik. (MSR)