KPUD Langgar Kode Etik, Pilgub Jatim Ditunda?

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Lembaga Kajian dan Survey Nusantara (LAKSNU), Joko Waskito menilai sidang kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengindikasikan ketidakprofesionalan KPUD Jatim dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur.

Menurut Joko, sidang tersebut bukan sekedar tentang persoalan sah tidaknya dukungan PPNUI dan Partai Kedaulatan kepada pasangan Khofifah-Herman tapi menyangkut persoalan lain yang lebih kompleks. Sidang gugatan tersebut dinilainya membuka kotak pandora yang selama ini disimpan rapi oleh penyelenggara Pemilu di Jatim.

“Ternyata dalam sidang DKPP terkuak fakta-fakta baru mulai dari tahapan awal Pilgub Jatim sampai proses pengumuman Cagub-Cawagub yang lolos dengan cara voting,” kata Joko di Jakarta, Selasa (30/7).

Dikatakan Joko, jika nanti DKPP memutuskan ada pelanggaran etika oleh KPUD Jatim, dan berakhir dengan sanksi yang berat dari DKPP, maka produk KPUD yang sudah diputuskan dalam tahapan Pilgub dinyatakan tidak berlaku.

“Dan hampir seluruh sengketa Pilkada yang berujung di PTUN dan DKPP hampir sama keputusan akhirnya, tidak beda jauh. Melihat begitu komplikasinya pelanggaran etika yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di Jawa Timur, saya menduga¬† ada ‘dalang’ di belakangnya. Melihat polanya ini tidak dilakukan tiba-tiba,” tandasnya.

Tak hanya itu, Joko juga mensinyalir ada desain yang luar biasa rapi. Karenanya, Joko mengaku yakin di sidang PTUN semakin terkuak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Jika keputusan DKPP menyatakan ada pelanggaran, maka semakin banyak lagi masyarakat di Jawa Timur yang berani memberikan informasi, data dan dokumen pelanggaran yang lain.

“Analisa saya, peluru yang disimpan oleh Pasangan Khofifah-Herman masih banyak, tidak semuanya tersampaikan dalam sidang DKPP. Solusi yang tepat menurut saya adalah, tunda Pilgub Jatim sampai setelah Pemilu 2014. Itu yang paling memungkinkan,” tutupnya. (HST)