Poempida: Buruh Butuh Kesejahteraan, Bukan Pencitraan

Foto: Dok/Ist

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh meminta Pemerintah dapat menunjukkan komitmen yang lebih riil kepada para buruh dan pekerja, tidak sekedar dalam tatanan pencitraan saja. Hal ini dikemukakan Poempida menanggapi penetapan tanggal 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional.

Sebagaimana diketahui pada Senin (29/7) kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengesahkan Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional dan dituangkan dalam Peraturan Presiden.

Poempida mengatakan, secara prinsip dapat mendukung penetapan Hari Libur Nasional tersebut, yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh segenap buruh dan pekerja di seluruh wilayah Indonesia.

“Pasalnya, penetapan Hari Libur Nasional tersebut pada dasarnya belum menunjukkan itikad holistik dari Pemerintah untuk memberdayakan kaum buruh dan pekerja sebagaimana jargon pembangunan Pemerintah yang “Pro Poor, Pro Job dan Pro Growth”,” kata Poempida, Selasa (30/7).

Padahal, menurutnya, hakikat yang dibutuhkan oleh buruh dan pekerja pada saat ini adalah adanya kebijakan yang benar-benar berpihak pada terciptanya kesejahteraan bagi para buruh dan pekerja.

Lebih jauh dikatakan politisi Partai Golkar ini, Pemerintah juga harus segera secara pro-aktif melaksanakan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang “sustainable”, sehingga setiap angkatan kerja dapat terserap dan mendapatkan kepastian jenjang karir yang jelas.

Selain itu, tambah Poempida, Pemerintah pun harus selalu meningkatkan pengawasan terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan yang terjadi di berbagai sektor ekonomi, dan menciptakan kepastian dalam penegakan tata aturan ketenagakerjaan secara obyektif dan tegas, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pemerintah harus segera mengambil kebijakan tegas terhadap berbagai masalah ketenagakerjaan di lingkungan BUMN, sehingga tujuan pemberdayaan BUMN untuk kesejahteraan rakyat dapat tercipta secara menyeluruh mencakup masyarakat yang bekerja di lingkungan BUMN,” pungkasnya. (HST)