Ini 5 Prinsip Pokok Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Foto: Sayangi.com/Nurfahmi Budi Prasetyo

Jakarta, Sayangi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini (30/7) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pertama tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. POJK dalam ketentuannya menggunakan lima prinsip pokok yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku hubungan antara PUJK dengan konsumennya. Apa saja?

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan, kelima prinsip pokok tersebut yakni: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

“Peraturan OJK ini berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan yaitu industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal,” ujar Muliaman saat Konferensi Pers Penerbitan POJK Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan di Kantor OJK, Jakarta, Selasa (30/7).

Muliaman melanjutkan, sehingga ketentuan POJK itu terkait perlindungan konsumen yang sudah ada di masing-masing sektor tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan harus disempurnakan berpedoman kepada POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ini.

“OJK memberikan waktu selama satu tahun untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) mempersiapkan pemenuhan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam POJK ini,” jelas Muliaman.

Dalam kurun waktu tersebut, sambung dia, OJK akan melengkapi peraturan ini dengan menerbitkan beberapa peraturan teknis yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik industri sektor jasa keuangan. Misalnya, peraturan teknis untuk asuransi, perbankan dan lain-lain.

“Dalam proses penyusunan regulasi di OJK yang dikenal dengan Rule of Making Rules, pembahasan POJK ini telah melalui serangkaian uji publik dengan melakukan pertemuan dengan asosiasi industri perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal,” papar Muliaman.

Dituturkan dia, tenaga ahli di bidang hukum perlindungan konsumen dan pemasaran juga dimintakan pendapatnya. Dengan berbagai tahapan yang telah dilalui tersebut diharapkan pelaku industri sektor jasa keuangan dapat mengimplementasikan POJK ini, yang pada akhirnya menumbuhkan budaya perlindungan konsumen di industri keuangan di Indonesia. (HST)