Anggaran Minim, Kinerja Panwaslu Kota Bogor Terhambat

Ilustrasi: KPU

Bogor, Sayangi.com – Panitia Pengawas Pemilu Kota Bogor, Jawa Barat, menilai anggaran operasional senilai Rp1,2 miliar yang diberikan pemerintah setempat tergolong minim, kurang mencukupi untuk menutupi kebutuhan.

“Lima tahun lalu kami menerima anggaran sebesar Rp2 miliar, tahun ini malah turun, hanya hanya Rp1,2 miliar,” kata Ketua Panwaslu Kota Bogor, Rudy Rochyadi, di Bogor, Rabu (31/7).

Menurut Rudy, kecilnya nilai anggaran yang diberikan membuat program kerja Panwaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi terkendala. Ia mengatakan, ada beberapa bimbingan teknis yang harus dilaksanakan terpaksa ditiadakan untuk meminimalisir anggaran yang telah diberikan agar mencukupi kebutuhan.

“Hambatan kita karena anggaran minim kinerja pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi terhambat. Akibatnya banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, misalnya bimbingan teknis dan sosialisasi,” katanya.

Dikatakannya, anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Panwaslu dalam melakukan pengawasan pemilihan kepada daerah, mulai dari membayar honor anggota Panwas, biaya administrasi keperluan kantor, sewa dan kegiatan operasional lainnya.

Terkait rendahnya anggaran operasional Panwaslu tersebut, Rudy mengatakan pihaknya sudah mengajukan keberatan dengan melayangkan surat ke Bawaslu Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Bogor. “Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri sudah merekomendasikan agar dilakukan penambahan anggaran tapi hingga kini belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Selain itu, kata Rudy, dirinya juga sudah mengajukan keberatan minimnya dana ke DPRD dan Pemerintah Kota Bogor agar ada penambahan anggaran. “Kami mengajukan di APBD-Perubahan, tapi tetap saja tidak menjadi solusi. Karena pembahasan APBD-P berlangsung setelah Pilkada selesai dilaksanakan,” katanya.

Rudy menambahkan, Panwaslu memiliki tugas dan fungsi yang besar yakni mengawal dan mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daeraha dan pemilu berlangsung jujur, adil, Luber, aman, damai dan berkualitas.

Namun, kewenangan Panwaslu dipersempit tidak dapat melakukan penindakan akibat minimnya anggaran. “Itu menjadi salah satu upaya mempersempit kewenanganan Panwaslu,” ucapnya.

“Oleh karena itu, Panwaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kerja sama semua pihak masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada dan pemilu agar berlangsung jujur, adil, Luber, aman, damai dan berkualitas,” katanya. (HST/ANT)