Kapolda Sultra: Pengawasan Terhadap Pertambangan Lemah

Foto: Antara

Kendari, Sayangi – Kapolda Sultra Brigjen Pol Ngadiono mengemukakan bahwa permasalahan pertambangan di Sulawesi Tenggara makin kompleks karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait. Padahal, instrumen pengawasan terhadap aktivitas pertambangan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 141 tentang pengawasan pertambangan, kata Kapolda di Kendari, Rabu (31/7).

“Pengawasan yang lemah berakibat pada permasalahan yang semakin besar. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum yang berpengaruh terhadap iklim investasi pertambangan,” ujar Kapolda Ngadino, menegaskan.

Penerbitan izin usaha pertambangan juga kurang mempertimbangkan lokasi-lokasi yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, seperti pemukiman, mata air, persawahan produktif dan irigasi.

Selain penerbitan izin pertambangan, menurut Kapolda pemberian eksportir terdaftar produk pertambangan dan surat persetujuan eksportir oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tidak melalui verifikasi perkiraan produksi yang berakibat adanya penyalahgunaan kuota ekspor produk pertambangan.

Bagi Kepolisian bertekad menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan memperhatikan aspek keadilan, katanya. Data Polda Sultra menyebutkan kurun waktu empat tahun terakhir telah menangani 175 kasus pertambangan. (HST)