Sulit Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi Di Atas Enam Persen

Foto: Sayangi.com/Okky

Kupang, Sayangi.com – Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Dr. Thomas Ola Langoday berpendapat, perbaikan iklim investasi harus segera dilakukan, jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi.

“Memperbaiki iklim investasi, mengendalikan inflasi, mempercepat penyerapan anggaran penting dilakukan dalam jangka pendek dan panjang,” kata dia di Kupang Rabu (31/7). Menurut dia, hal itu perlu segera dilakukan, sebagai langkah dan upaya meredam gejolak global dan nasional yang bisa berdampak terhadap pencapaian target serta realisasi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Ia menegaskan, target pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,3 persen sulit tercapai karena gejolak perekonomian global yang terlihat pada penurunan IHSG dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dekan Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandira Kupang itu juga menyatakan, perbaikan terhadap iklim investasi harus fokus pada ketersediaan infrastruktur yang memadai, sarana dan prasarana pendukung seperti listrik, air dan kebijakan mempermudah dan mempercepat perizinan yang masih nampak berbelit-belit dan kepastian hukum atas hak atas tanah untuk investor.

“Sejumlah syarat pokok itu menjadi penentu mengalirnya modal ke Indonesia dan menjadi syarat pokok yang harus disediakan dan dijaga dengan baik oleh pemerintah dan swasta lainnya, jika inginkan adanya kegairahan dari investor menanamkan modalnya di Indonesia,” katanya.

Hal ini juga telah ditegaskan pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Rapat itu membahas perkembangan ekonomi terkini di Jakarta yang ingin memperbaiki iklim investasi dengan melakukan relaksasi atas beberapa aturan insentif perpajakan, menghapus birokrasi yang menghambat dan mempercepat revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).

“Kita menjaga iklim investasi dengan melakukan relaksasi dan pemangkasan terhadap aturan yang menghambat. Ini sedang kita evaluasi dan kita kerjakan, termasuk evaluasi terhadap DNI untuk merangsang investasi,” kata Hatta.

Menurut Langoday, dalam hal mengendalikan inflasi, perlu dijaga adalah melakukan perubahan terhadap tata niaga barang sebagai antisipasi terhadap kenaikan harga. “Ini perlu dilakukan secara serius untuk mencegah lonjakan harga komoditas barang yang berdampak langsung terhaddap laju inflasi seperti yang sudah diperkirakan Bank Indonesia dari waktu ke waktu akan terus naik,” katanya.

Dia menyebut perkiraan Bank Indonesia terhadap inflasi Juli 2013 mencapai 2,87 persen dari sebelumnya 2,77 persen atau di atas delapan persen tahun ke tahun (year on year). “Berdasarkan ‘update’ terakhir, inflasi mencapai 2,87 persen. Namun, saya ingin sampaikan bagaimana upaya Pemerintah Pusat dan Daerah mengatasi itu,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa malam.

Agus juga memperkirakan pada pertumbuhan ekonomi kuartal II di bawah enam persen. Namun, dia mengaku optimistis inflasi Agustus 2013 akan turun hingga di bawah satu persen karena beberapa langkah penyesuaian kondisi perekonomian telah dilakukan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan suku bunga BI. “Di bulan Agustus nanti, akan turun di bawah satu persen. Tapi kita mesti hati-hati karena menjelang liburan Natal dan Tahun Baru ada kecenderungan untuk naik,” kata Agus Martowardojo.

Menurut Ola Langoday, apabila trend laju inflasi seperti perkiraan Bank Indonesia itu, maka akan sangat sangat sulit mempertahankan atau mencapai target pertumbuhan di atas enam persen. Sehingga pengendalian terhadap inflasi dengan melakukan perubahan terhadap tata niaga barang sebagai antisipasi terhadap kenaikan harga harus dilakukan dengan baik sebagai upaya lain untuk mencapai target.

Hal terakhir katanya adalah mempercepat penyerapan anggaran akan ikut mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 2013 di atas enam persen. Penyerapan ini juga berkorelasi langsung dengan realisasi yang secara nasional berdasarkan laporan Pelaksana tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani per 23 Juli 2013 mencapai Rp 761,2 triliun, atau 44,1 persen dari target dalam APBN-Perubahan sebesar Rp 1.726,2 triliun.

“Realisasi belanja negara terdiri atas belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp 490,9 triliun dan transfer ke daerah Rp 270,3 triliun,” kata Pelaksana tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Selasa malam. Askolani menjelaskan, realisasi belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 490,9 triliun atau 41 persen dari target Rp 1.196,8 triliun, dan transfer ke daerah Rp 270,3 triliun atau 51,1 persen dari target Rp 529,4 triliun.

Sedangkan belanja Kementerian Lembaga baru mencapai Rp212 triliun atau 34,1 persen dari target APBN-Perubahan Rp 622 triliun,” katanya. (MSR/ANT)