Komitmen Jenderal TNI Moeldoko Terhadap Reformasi TNI Dipertanyakan

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Komisi I DPR akan menanyakan komitmen calon Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, yang saat ini masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) tentang penuntasan reformasi internal TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

“Kami akan menggali sejauh mana komitmen Moeldoko dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, yakni reformasi internal TNI,” kata anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, di Jakarta, Rabu (31/7).

Menurut dia, tugas Panglima TNI mendatang sangat berat karena selain adanya momentum Pemilu dan Pilpres 2014, namun ada beberapa agenda reformasi internal yang mangkrak, antara lain revisi UU Peradilan Militer, ancaman non tradisional, transparansi dan efisiensi anggaran pertahanan.

“Jika Moeldoko jadi Panglima TNI, maka kekuatan teritorial di perkotaan digeser ke pengamanan perbatasan serta pulau terluar lebih diutamakan,” kata politisi PDIP ini.

Ia mengatakan dalam fit and proper test yang akan berlangsung Agustus mendatang di Komisi I DPR, Moeldoko juga akan ditanyai mengenai masih banyak praktik off budget dalam operasi dan kebutuhan personel.

“Saatnya Panglima TNI yang baru nanti menghapus semua pembiayaan off budget demi menjaga profesionalitas militer dan kami akan menagih janji ini,” tuturnya.

Selain itu, tambah dia, pihaknya juga akan menanyakan komitmen Moeldoko terhadap politik praktis karena pada 8 Juli 2013 Moeldoko sempat mengumpulkan sejumlah politisi dan tokoh masyarakat, seperti politisi PAN Amien Rais, mantan Menpora Adhyaksa Dault, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua MUI Maruf Amin dan pengusaha Setiawan Djodi dalam kegiiatan bertajuk ‘Silaturahmi KSAD dengan Para Tokoh Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa’.

“Dalam kacamata reformasi TNI, pertemuan dengan elit politik itu tidak beri persepsi positif dan bisa disalahgunakan. Karena 2014 sudah sebentar lagi, maka komitmen menjaga netralitas menjadi penting,” ucapnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berpendapat Moeldoko adalah perwira tinggi (Pati) cerdas dan intelektual yang dipercaya mampu menghadapi tantangan maupun ancaman terhadap pertahanan negara dengan baik serta komprehensif.

Mengenai hanya satu nama yang disodorkan oleh Presiden Susulo Bambang Yudhoyono, Susaningtyas memandang hal itu adalah hal wajar karena sebenarnya pemilihan Panglima TNI dan Kapolri hak prerogatif presiden.

“DPR dalam hal ini bukan menyeleksi, melainkan menyatakan sikap menyetujui atau tak menyetujui saja,” kata Nuning sapaan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati.

Mantan Wakil Gubernur Lemhannas ini akan menggantikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun pada 25 Agustus 2013. (HST/ANT)