Mahkamah Konstitusi: “Berhasil” Ungguli “Jonli” di Pilbup Empatlawang

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Kisruh Pemilihan Bupati Kabupaten (Pilbup) Empatlawang menemukan jalan keluar di tangan Mahkamah Konstitusi, hari ini Rabu (31/7). Lewat Amar Putusannya, MK memenangkan “Berhasil”.  

Sidang sengketa Pilbup ini diketuai M. Akil Mochtar, dengan anggota-anggota Achmad Sodiki, Maria Farida Indriati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono Ahmad Fadlil Sumadi, dan Arief Hidayat sebagai Panitera Pengganti. Sebelumnya, MK telah menggelar beberapa kali Sidang dan terakhir telah melakukan penghitungan ulang suara yang masuk pada 16 Juli 2013.

Alhasil, setelah melewati tahap-tahap itu, Mahkamah Konstitusi akhirnya dalam Amar Putusan Nomor 71/PHPU.D-XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013 mengabulkan permohonan untuk sebagian tuntutan, dan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Tingkat Kabupaten oleh KPU Empatlawang (12 Juni 2013) yang mencakup perolehan suara pasangan calon di 38 TPS di 10 Desa.

Adapun 10 Desa yang dihitung ulang adalah desa-desa di Kecamatan Muara Pinang, yaitu Desa Tanjung Tawang, Desa Pajar Menang, Desa Niur, Desa Gedung Agung, Desa Seleman Ulu, Desa Muara Pinang Lama, Desa Sukadana, Desa Batu Jungul, Desa Sapa Panjang, dan Desa Sawah.

Dalam Amar Putusan tersebut, MK juga menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pilbup Empat Lawang, yakni: pasangan calon nomor urut 1 (H. Budi Antoni Aljufri dan H. Syahril Hanafiah- dengan jargon “BERHASIL”) sebanyak 63.027 suara, diikuti pasangan calon nomor urut 2 (H. Joncik Muhammad dan Ali Halimi – dengan jargon “JONLI”)  62.051 suara, pasangan calon nomor urut 3 (H. Syamsul Bahri dan H. Ahmad Fahruruzam) sebanyak 3.456 suara.

MK sekaligus membatalkan Keputusan KPU Kab Empatlawang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab/006.946730/VI/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, tanggal 12 Juni 2013. Selain itu, MK memerintahkan KPU Empat lawang agar melaksanakan putusan ini dan membawa kembali kotak suara di 38 TPS di 10 Desa dan 10 kotak suara di tingkat desa (PPS) tersebut. (MSR)