Ray Rangkuti Desak KPU Tertibkan Iklan Politik

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menyatakan, secepatnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menertibkan pelanggaran iklan dan alat kampanye. Sebab, Di sudut-sudut kota dan desa kita, ┬ábertebaran segala macam spanduk, baliho, selebaran dan lainnya yang berisi rayuan, ungkapan, foto figur, janji-janji dan sebagainya menggunakan ruang publik secara semena-mena.

“Iklan dan alat kampanye sudah menjamur di berbagai tempat, semakin sembrono dan nyaris tidak mengindahkan kaedah pelaksanaan kampanye” kata Ray melalui pesan elektronik yang diterima di Jakarta, Kamis (31/7)..

Dia menyarankan kampanye seharusnya tidak mengganggu ketertiban umum, tidak menggunakan fasilitas negara, tidak mempergunakan ruang ibadah dan pendidikan, mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat.

“Tak ada estetika, tak ada etika, bahkan memliki kecenderungan merusak lingkungan hidup karena banyak batang pohon yang ditempeli dengan berbagai bentuk promosi,” kata dia.

Saat ini, parpol-parpol sudah dapat langsung melakukan aktivitas kampanye sejak tiga hari partai ditetapkan sebagai peserta pemilu. Khususnya yang terkait dengan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga di tempat.

Sesuai ketentuan itu, kampanye partai politik mulai marak di hampir setiap tempat.

Tetapi, sebenarnya, menurut undang-undang Pemilu, yang berhak untuk kampanye saat ini adalah partai peserta pemilu, bukan calon anggota DPR peserta pemilu.

“Yang terjadi saat ini, isi kampanye lebih banyak bersifat pengenalan diri, nomor urut, dapil dan nama partai. Padahal, sejatinya praktik kampanye seperti itu merupakan pelanggaran kampanye” jelas Ray.

Kendati demikian, keinginan KPU yang ingin memberi bobot kualitatif dalam PKPU Pedoman Kampanye tentu layak didukung dan diapresiasi.

“KPU perlu diapresiasi khususnya terkait upaya pengaturan tentang transparansi dana kampanye, mekanisme audit dana kampanye, tata cara pelaporan dana kampanye caleg, serta rencana pembatasan alat peraga kampanye di ruang publik. Sayangnya, mereka tidak menyelesaikan sesuatu yang nyata menjadi masalah publik di depan mata (iklan dan alat peraga kampanye),” kata Ray.

Menurutnya, KPU terlalu disibukkan oleh berbagai mekanisme perancangan Peraturan KPU (PKPU) hingga permasalahan ketertiban iklan dan alat kampanye di tempat umum terabaikan.

“Hampir selama enam bulan pelaksanaan kampanye, agenda KPU belum menunjukkan progres yang jelas” pungkas Ray. (VAL/ANT)