DPR Minta Menakertrans Pastikan Pengusaha Bayar THR

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Indra meminta pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta semua kepala dinas tenaga kerja untuk pro aktif dan turun ke lapangan dalam rangka memastikan para pengusaha membayarkan Tunjangan Hari Kerja (THR) kepada para pekerjanya.

“Memastikan peraturan yang ada dijalankan secara penuh oleh pengusaha, dan memberikan sanksi tegas sebagai efek jera atas pelanggaran tersebut,” kata Indra kepada Sayangi.com, Kamis (1/8).

Indra mengaku mendapatkan informasi jika banyak terjadi penyimpangan terkait kewajiban perusahaan membayar THR. Padahal, sesuai Permen Nakertrans No. PER.04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, THR sebesar minimal 1 bulan upah merupakan hak buruh atau pekerja yang wajib dibayarkan oleh perusahaan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya.

“Namun demikian berdasarkan info yang saya terima dan pantauan yang ada – sampai hari H-7 hari ini, yang merupakan hari terakhir pembayaran THR masih banyak terjadi penyimpangan,” katanya.

Dikatakan Indra, penyimpangan tersebut diantaranya, pertama adanya perusahaan yang sama sekali tidak membayarkan THR kepada pekerjanya. Kedua, masih banyak perusahaan membayar THR yang besarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketiga, pembayaran THR yang waktunya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Keempat, marak praktek yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing dan perusahaan yang mempekerjakan pekerja kontrak, dengan memberhentikan kontrak pekerjanya sebelum hari raya untuk menghindari pembayaran THR dan kerap mengangkat mereka kembali setelah lebaran.

“Pengabaian pembayar THR merupakan kezaliman atas hak pekerja dan buruh dan sekaligus bentuk pengabaian dan mengangkangi peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana persoalan THR ini terus berulang dari tahun ke tahun yang seharusnya diantisipasi sejak dini oleh Kemenakertrans,” katanya.

Menurut Indra, seharusnya pengawasan pada tahun ini lebih ditingkatkan, sebab dengan adanya kebijakan pemerintah SBY yang menaikkan harga BBM berimbas pada naiknya seluruh komoditas pangan pokok, biaya transportasi, dan kenaikan harga barang-barang lain. Pekerja mendapatkan dampak langsung dari kenaikan BBM dan  beban hidup yang ditanggung pekerja semakin tinggi, sehingga kebutuhan mereka atas THR menjadi sangat tinggi. (HST)