KPK Diminta Tangkap Konglomerat Gunawan Jusuf

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Puluhan pemuda dari Aliansi Pemuda Anti Mafia Tanah (APAFA) mendatangi Gedung KPK di Jl. HR. Rasuna Said Jakarta, Kamis (1/8). Mereka menuntut ditangkapnya Gunawan Jusuf, yang diduga telah melakukan perampokan tanah negara senilai Rp 630 miliar.

Cerita berawal pada 1993, ketika ada perjanjian pergantian tanah negara yang diruislag oleh Sekretariat Negara, yaitu tanah di Jl. Imam Bonjol 57-59 dengan tanah (seluas 18.000 m2) di Jl. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Adalah PT. Asmawi & Co yang berhasil memenangkan lelang ruislag tersebut. Setelah itu, PT. Asmawi Agung & Co (Jhoni Basuki) memberikan kuasa kepada PT. Agada Intan (Gunawan Jusuf) dengan Akte Kuasa Nomor 162/94.

“Kuasa itu diberikan hanya untuk melakukan pertukaran atau ruislag. Namun di kemudian hari, persisnya pada tahun 1997 justru dibuat Akte Nomor 72/1997 oleh notaris Agus Majid yang menyatakan bahwa Sekretariat Negara melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut,” kata Korlap Aksi, M. Zein Whiel.

M. Zein Whiel menambahkan, terjadi kejanggalan pada pembayaran yang diberikan kepada Sekretariat Negara senilai Rp 9.295.800.000. Menurut dia, hal ini bisa diartikan bahwa pelepasan hak atas tanah tersebut menggunakan mekanisme jual-beli, yang melanggar ketentuan bahwa pelepasan tanah negara hanya bisa dilakukan dengan mekanisme pelelangan atau ruislag (KMK No: 470/MK/011/1994 tentang Cara Penghapusan Barang atau Kekayaan Milik Negara).

Selanjutnya, pada 2000/2001 proses Hak Guna Bangunan (HGB) rampung dengan terbitnya surat atas nama PT. Makindo Graha Dana yang dipimpin Julianti Jusuf, adik kandung Gunawan Jusuf. Lebih lanjut, Zein Wheil menjelaskan, harga tanah saat itu (tahun 2000) adalah Rp 10.000.000/m2 dikalikan 18.000 m. Artinya jumlah kerugian negara saat itu adalah 180.000.000.000. Harga tanah di tempat tersebut saat ini, menurut Zein ada pada kisaran Rp 35.000.000/m2.

“Jadi kerugian negara jika dikonversi dengan nilai tanah saat ini berjumlah total Rp 630.000.000.000,-. Itu angka yang sangat fantastis,” kata Zein. Dengan adanya fakta ini, bilang Zein, Gunawan Jusuf dan kawan-kawan telah melakukan perampokan tanah negara (intelektual valsheid atau pemalsuan watak dalam akta otentik).
“Ini pelanggaran Pasal 226 ayat 1 KUHP jo Pasal 372 jo Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 UU Tipikor,” tandasnya.

Dalam orasinya di depan Gedung KPK, APAFA meminta KPK segera menangkap Gunawan Jusuf, menyita semua aset dan menutup perusahaan yang berkaitan dengan yang bersangkutan. Demonstran juga meminta KPK menyita tanah di Jl. Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat yang mereka sebut sebagai tanah negara.

Gunawan Jusuf adalah konglomerat kelahiran Jakarta, 6 juni 1954. Dia menamatkan Sarjana dan Master of Science di University of California. Saat ini tercatat sebagai Direktur Utama PT. Garuda Pancaarta, sebuah  perusahaan investasi. Gunawan juga menjabat Direktur Utama Sugar Group Companies: PT. Gula Putih Mataram, PT. Sweet Indolampung, PT. Indolampung Perkasa, PT. Indolampung Distillery. Sugar Group adalah produsen gula dengan fasilitas produksi yang terintegrasi, mulai perkebunan tebu hingga pabrik gula. Sekitar 30% kebutuhan gula nasional disuplai oleh pabrik milik Gunawan di Tulangbawang, Lampung. (S2)