KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal Caleg DPRD

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota DPRD yang kembali mencalonkan diri  sebagai anggota dewan namun berpindah partai politik.

“Bagi caleg yang anggota DPRD dari parpol non-peserta Pemilu, tidak perlu ada surat pemberhentian ataupun surat keterangan kalau dia sedang diproses pemberhentiannya,” kata Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Riziyansyah di Jakarta, Kamis (1/8).

Ferry Kurnia mengatakan, caleg anggota DPRD yang pindah parpol untuk Pemilu 2014 saat ini diberi keterangan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh KPU karena belum ada surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil rakyat saat ini.

KPU juga akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada partai dan KPU di provinsi dan kabupaten-kota menindaklanjuti Putusan MK Nomor 39/PUU-XI/2013.

Di beberapa daerah, mayoritas anggota DPRD diisi oleh anggota parpol yang gagal menjadi peserta Pemilu 2014, sehingga, hakim MK menilai jika mereka harus mundur dari keanggotaan DPRD, maka kekosongan jabatan di DPRD akan menimbulkan permasalahan dalam proses pergantian antarwaktu (PAW).

Selain itu, MK menilai dengan demikian maka DPRD tidak berjalan sebagaimana fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membuat Surat Edaran Nomor 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 yang memerintahkan anggota DPRD yang kembali mencalonkan diri dengan diusung partai berbeda harus mengundurkan diri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD yang menegaskan soal keanggotaan DPRD, Mendagri membuat Surat Edaran No. 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013. Surat Edaran ini telah disampaikan kepada seluruh kepala daerah di Tanah Air, termasuk pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, DPR Aceh, DPR Papua, serta DPR Papua Barat.

Mendagri menjelaskan bahwa caleg yang diusung parpol lain tidak lagi mewakili konstituen yang memilih mereka hingga menjadi anggota DPRD, sehingga harus mengundurkan diri dari keanggotaan di dewan legislatif.

“Caleg itu saat ini duduk di DPRD atas nama partai lama, sedangkan dia sudah tidak diusung lagi oleh partai lama sejak mencalonkan dari partai baru. Masa iya dia masih terima gaji atas nama partai lama?” kata Gamawan Fauzi menegaskan. (VAL/ANT)