Ghazali Abbas: Anggota DPR RI Jangan Hanya Jago Kandang

Foto: Akilmochtar.com

Banda Aceh, Sayangi.com – Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ghazali Abbas Adan, mengkritik anggota DPR dan DPD RI dari Aceh yang hanya hanya berani berteriak lantang di ‘kandang’ sendiri. Seyogyanya, menurutnya, memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh harus dibuktikan dalam perdebatan-perdebatan di parlemen.

“Tidak ada manfaat dan tidak perlu apabila anggota DPR-RI asal Aceh dengan suara kencang, mata melotot dan berapi-api berteriak di “kandang”. Toh di “kandang” sudah seia sekata, pasti tidak ada perdebatan,” kata mantan anggota DPR RI, Ghazali Abbas Adan, Senin (5/8) pada Sayangi.com.

Kata Ghazali, di Sanayanlah arenanya mengeluarkan segala kepiawaian retorika argumentatif dalam rapat-rapat dengan mitra kerja untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Bukan malah hanya berani membangun pencitraan di Aceh seolah-olah telah memperjuangkan mati-matian setiap aspirasinya.

Masih lemahnya kinerja anggota DPR dan DPD RI asal Aceh terlihat masih belum tuntasnya tiga Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) sampai menjelang 8 tahun perdamaian di Aceh. Yaitu RPP tentang Migas, RPP Kewenangan Aceh dan RPP Pertanahan.

“Ini jelas terlihat dari beberapa PP yang dibutuhkan Pemerintah Aceh sebagai turunan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) belum juga tuntas, makanya yang perlu diperjuangkan itu di Senayan, bukan hanya jago kandang,” tukasnya.

Dalam UUPA mengenai sejumlah RPPĀ  tersebut semestinya sudah selesai setelah dua tahun perdamaian atau UUPA disahkan oleh DPR RI, yaitu pada tahun 2008 lalu. Akan tetapi realitasnya, perdamaian sudah berjalan 8 tahun, akan tetapi sejumlah regulasi turunan tersebut belum juga selesai. “Seharusnya peraturan itu anggota DPR/DPD RI asal Aceh bisa mendesak dan melobi Menteri-menteri dan juga Presiden RI,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Aceh, Marzuki Daud menampik bahwa mereka dituding tidak bekerja maksimal di Senayan. Justru mereka telah memperjuangkan perihal itu di Senayan selama ini. Lanjutnya, ke depan bila memang tetap tidak disahkan, maka DPR RI asal Aceh akan mengusulkan untuk memanggil menteri terkait ke Senayan untuk mempertanyakan persoalan itu.

“Kita akan panggil menteri terkait kalau masih belum jelas, tentu kami akan terus memperjuangkan agar segera bisa selesai setiap regulasi untuk mendukung UUPA tersebut,” jelas Marzuki Daud saat diminta tanggapannya.

Sedangkan Nasir Djamil mengatakan, persoalan ini masih terkendala pada beberapa poin penting dalam draft aturan tersebut yang belum ada kata sepakat. “Jadi ada yang belum disepakati dalam isian regulasi tersebut, diantaranya, Pemerintah Pusat belum menyepakati seperti Zona Eklusif Ekonomi (ZEE) di perairan Aceh,” tutupnya. (HST)