Tunjuk Patrialis Sebagai Hakim Konstitusi, LSM Somasi SBY

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.com – Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (KOALISI-MK) hari ini mengajukan somasi kepada Presiden SBY terkait pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Menurut KOALISI-MK, pengangkatan tersebut telah melanggar Pasal 9 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No. 8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

“Fungsi MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang memberikan tanggung jawab teramat besar bagi para hakim konstitusi, tentu akan sangat terganggu jika penunjukannya dilakukan dengan melanggar UUD 1945 dan UU MK,” tegas Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (6/8).

Alvon menyatakan, somasi ini dilakukan sebelum dilakukan pengambilan sumpah jabatan Hakim Konstitusi pada tanggal 13 Agustus nanti. Menurut dia, sehari sebelum pelantikan, jika Presiden tidak mencabut Keppres, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Kalau Presiden tidak mengindahkan somasi untuk mencabut Keputusan Presiden (Keppres) No. 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 terkait pengangkatan Patrialis Akbar mantan Menteri Hukum dan HAM, kami akan lanjut ke PTUN,” ujar Alvon.

Dijelaskan dia, Keppres itu bertentangan dengan UUD dan Peraturan perundang-undangan. Selain itu melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. “Bagaimana menciptakan good government, kalau penunjukan sepihak. Ada dugaan ini kompensasi politik terkait sengketa lembaga negara, memutuskan hasil pilpres dan pileg, serta menetapkan rekomendasi DPR terkait impeachment Presiden,” ujar Alvon.

Diketahui, koalisi ini beranggotakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan LBH Jakarta. Mereka kompak menolak penunjukan tersebut.

“Ini telah melanggar Pasal 19 UU MK yang menyatakan pencalonan hakim MK harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Namun dalam penunjukan Patrialis kita tidak menemukan mekanisme yang transparan dan partisipatif tersebut,” imbuh Erwin Natosmal Oemar peneliti Indonesia Legal Rountable (ILR).

Menurut Erwin, pemilihan hakim konstitusi haruslah lewat mekanisme panitia seleksi yang dibentuk Dewan Pertimbangan Kepresidenan (Wantimpres). Masyarakat, media massa, dan DPR seharusnya bisa dilibatkan guna menjaga transparansi pengangkatan hakim konstitusi.

“Penggantian Mahfud MD (Ketua MK sebelumnya) lebih transparan dan akuntabel dibanding langkah Presiden saat ini. Dahulu, Komisi III mengumumkan calon hakim konstitusi yang akan dilakukan fit and proper test di Komisi III. Itu sudah partisipatif. Waktu itu kita bisa menyampaikan saran,” ungkap Erwin.

Febridiansyah Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan Koalisi Masyarakat Sipil hari ini melayangkan surat kepada SBY guna meminta keterangan terkait penunjukan Patrialis. Surat tersebut disusul dengan somasi kepada SBY. Jika tidak direspon dengan baik, maka mereka akan membawa kasus ini ke PTUN.

“Ini merupakan kemunduran demokrasi, dimana pemilihan Hamim Konstitusi tidak transparan dan semau presiden,” tegasnya. (HST)