YLBHI: Pemerintah Tak Serius Tangani Pengungsi Rohingya

Foto: BBC

Jakarta, Sayangi.com – Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani menilai pemerintah Indonesia tidak serius dalam menangani isu pengungsi etnis minoritas Rohingya karena belum memiliki payung hukum yang jelas.

“Sampai saat ini, penanganan pengungsi masih berupa PP (Peraturan Pemerintah), di bawah UU Imigrasi. Sementara pengungsi Rohingya, langsung di bawah PBB,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Lebih lanjut, dirinya mengatakan, isu kemanusiaan belum dibahas Indonesia secara komprehensif. “Negara kita belum bersikap progresif untuk membentuk hukum. Jadi agak dilematis, sementara tekanan negara-negara Islam banyak sekali,” jelasnya.

Karena itu, menyikapi 18 pengungsi Rohingya yang bermukim sementara di kantor YLBHI, pihaknya tidak akan mendorong mereka ke Australia sebagaimana konvensi tentang pengungsi dan protokol tahun 1967.

“Di situ, sudah ada instrumen yang memberikan perlindungan untuk Rohingya. PBB punya badan UNHCR yang kewenangannya menetapkan status perlindungan dan pernyataan status pengungsi bagi Rohingya,” paparnya.

“Makanya, kita terus mendesak UNHCR untuk mendorong pernyataan status pengungsi Rohingya. Apabila mereka dapat status pengungsi, maka UNHCR akan mengumumkan reshustlement dan menawarkan ke negara-negara yang sudah meratifikasi konvensi pengungsi,” tandasnya. (HST)