Korupsi Walikota Bitung Kembali Dilaporkan

Foto: Sayangi.com/Aujand

Jakarta, Sayangi.com – Dugaan korupsi Wali Kota Bitung, Hanny Sondakh, yang disinyalir telah merugikan negara hingga miliaran rupiah sampai kini belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Diketahui bahwa dugaan korupsi Wali kota Bitung itu di antaranya; pengadaan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang digunakan membangun Kantor Pengawasan DKP Kota Bitung yang merugikan negara sebesar Rp 3,5 miliar pada tahun 2007, kasus dugaan mark-up Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengadaan lahan pasar Sagerat senilai Rp 3 miliar pada tahun 2007, dugaan korupsi bantuan peralatan Sawmill terminal kayu bantuan dari Kementerian Perindustrian senilai Rp 8 miliar pada tahun 2007, dugaan penyimpangan dalam penataan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang diduga fiktif senilai Rp 6 miliar pada tahun 2006 hingga 2007, serta dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2008 dan tahun 2010.

Sementara itu, Kabag Humas Pemerintah Kota Bitung, Erwin Kontu, saat dikonfirmasi Sayangi.com, mengatakan bahwa kasus tersebut sudah diSP3 ke Mabes Polri dan Polda Sulut.

“Masalah itu sudah pernah dilaporkan ke pihak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, ketika diteliti dan diperiksa tidak ada permasalahan, maka diSP3 kan. Namun, baru-baru ini masalah tersebut dilaporkan lagi oleh orang yang sama dan karena sudah di ranah hukum biarlah itu berproses,” ujar Erwin saat dihubungi via telepon seluler, Rabu (14/8).

Kata Erwin, kasus tersebut telah mendapat SP3 dari Mabes dan Polda Sulut, bahkan Kajati Sulut, karena tidak terbukti maka dianggap keliru. Pasalnya Kapolda Sulut tidak akan membuat statemen di media soal kasus-kasus yang sudah diSP3.

Menurut Jack, salah satu pegiat LSM anti korupsi yang juga sedang memonitoring langsung kasus tersebut, mengatakan bahwa dari hasil koordinasi ke Polda Sulut lewat Subdit Tipidkor Kasubdit Tipidkor, AKBP Grubert, yang menyatakan bahwa kasus korupsi Kota Bitung tersebut masih dalam proses. (VAL)

“Apa yang dilakukan Kapolda Sulut akan menseriusi kasus dugaan korupsi patut didukung semua masyarakat Sulut dan diberikan apresiasi. Bahkan Gubernur, sudah memberikan statemen menantang Kapolda Sulut untuk mengusut tuntas tanpa pandang bulu. Namun, akan lebih menariknya jika saudara Erwin tidak asal membuat statemen soal SP3 yang belum bisa dibuktikan. Saya harap juga ada pembuktiannya,” ujar Jack.