KontraS Desak Pemerintah RI Pro-Aktif Sikapi Kekerasan di Mesir

Foto : Antara

Jakarta, Sayangi.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Konflik di Mesir bukan lagi merupakan konflik internal kepentingan penguasa, namun meningkat skalanya menjadi kejahatan kemanusiaan yang terus berpotensi mengancam keamanan warga sipil.

Oleh karenanya, “Pemerintah RI harus menggunakan kewenangan strategis sebagai anggota PBB dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) untuk mendorong penghentian konflik dan kekerasan di Mesir,” demikian siaran Pers Kontras yang ditanda-tangani koordinator Badan Pekerjanya, Haris Azhar, di Jakarta, Selasa (20/8) ini.

Aparat keamanan di Mesir yang membantai para demonstran di perkemahan pada 14 Agustus 2013 lalu dinilai Kontras sebagai tindakan yang sewenang-wenang.

Harris mengingatkan, hubungan diplomatik yang terjalin dengan baik antara pemerintah RI dan Mesir mesti dioptimalkan oleh pemerintahan Presiden SBY. Sehingga militer Mesir tidak mengulangi tindakan kesewenang-wenangannya itu.

Kalau perlu, tandas Haris, peristiwa kekerasan itu mestinya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan tegas dengan menghentikan kerja sama ekonomi dengan pemerintah Mesir.

Rakyat Mesir kini, ungkap Haris, membutuhkan dukungan dari dunia internasional karena pemerintah Mesir sendiri telah gagal memberikan perlindungan terhadap warga negaranya sendiri.

Sebelumnya kantor Kedutaan Besar Mesir, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8), digeruduk ratusan pemuda yang menamakan diri Komite Nasional Untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir.

Aksi ini selain mengecam tindakan pembantaian warga sipil Mesir juga menuntut mundur Dubes Mesir untuk Indonesia. “Kami bersama Mursi,” begitu bunyi poster yang bertebaran dalam aksi itu. (MARD)