Dukung Miss World, PKB dan GP Ansor Terancam Sanksi

Foto: antara

Wonosobo, Sayangi.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj memastikan akan menegur organ-organ di jajaran NU yang mendukung pergelaran kontes kecantikan Miss World di Nusa Dua, Bali, pada September ini.

“Nanti kita tegur,” kata Said Aqil saat memberikan keterangan pers disela-sela rapat pleno PBNU di Kampus Universitas Sains Al Quran, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu.

Berbeda dengan PBNU yang dengan tegas menolak pergelaran Miss World di Indonesia, salah satu badan otonom NU yakni Gerakan Pemuda Ansor justru mendukung acara yang oleh PBNU dinilai lebih banyak membawa madharat atau kerugian daripada memberikan manfaat.

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid meminta publik tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif terhadap ajang Miss World 2013, sebelum memahami isi atau substansi pelaksanaan acara tersebut.

Menurut Nusron kontes Miss World merupakan ajang internasional yang memiliki sisi positif terhadap citra Indonesia di mata dunia, potensi ekonomi, dan investasi.

Sikap berbeda dengan PBNU dalam menyikapi pergelaran Miss World juga diperlihatkan Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi), lembaga di jajaran NU yang dipimpin Al Zastrouw.

Zastrouw menilai ajang Miss World merupakan masalah kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai turun ke jalan berdemonstrasi.

Menurut dia, umat Islam cukup diimbau untuk tidak menonton acara itu.

Sikap menerima pergelaran Miss World juga ditunjukkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Marwan Ja’far. Meski bukan organ di jajaran NU, PKB selama ini mengklaim sebagai anak kandung NU.

“Pada prinsipnya penyelenggaran itu kita sambut positif dan berpikir positif,” kata Marwan. 

Menurut Marwan, ajang Miss World murni eksplorasi budaya dan pariwisata, yang tidak tepat jika ditarik ke ranah agama atau menggunakan agama sebagai justifikasi sikap penolakan.

Ia pun mengakui memiliki perspektif berbeda dengan PBNU dalam memandang acara Miss World. Menurut dia, acara itu tidak boleh hanya dimaknai sebagai acara negatif penuh kemaksiatan.

“Saya kira acara ini perlu dipandang sebagai diplomasi budaya dan pariwisata,” kata Marwan.

Said Aqil menolak mentah-mentah pandangan yang menilai ajang Miss World sebagai alat diplomasi budaya. Menurut dia, dalam diplomasi budaya seharusnya Indonesia menonjolkan budaya sendiri, bukan budaya yang diimpor dari negara lain.

“Kalau dilomasi budaya, ya budaya kita dong yang kita tonjolkan. Banyak kok budaya kita yang bisa kita bawa keluar, tidak perlu budaya asing. Miss World ini kan budaya asing,” katanya.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan revisi izin keamanan terhadap penyelenggaraan ajang Miss World dan hanya mengizinkan pelaksanaan rangkaian kontes tersebut di Pulau Bali, termasuk malam final yang awalnya direncanakan untuk digelar di Bogor, Jawa Barat.

“Melakukan revisi terhadap izin keamanan, disesuaikan, yaitu di Bali. Dengan demikian maka acara Miss World itu diadakan perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan kemajuan dunia pariwisata Indonesia. Jadi acara ini tetap dilaksanakan, tapi di Bali,” kata Menko Kesra Agung Laksono dalam jumpa pers di kediaman Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Sabtu sore.

Meski demikian, Agung mengatakan para peserta tidak akan dilarang jika hendak mengunjungi daerah lain di Indonesia namun untuk penyelenggaraan kontes seluruhnya akan dilakukan di Bali.

“Tentu saja kalau dalam kepesertaan Miss World ini ada yang kemudian berkunjung ke obyek-obyek wisata lainnya itu tidak masalah. Seperti berkunjung ke Borobudur, Yogya. Itu tidak dipersoalkan. Tapi dalam penyelenggaraan akan seluruhnya dilakukan di Pulau Bali,” kata Agung.

Agung berharap seluruh pihak dapat memahami dan menghargai keputusan tersebut yang merupakan kompromi dari aspirasi berbagai pihak.

Salah satunya adalah keputusan pemerintah untuk melarang para kontestan Miss World untuk mengenakan baju renang maupun bikini yang dinilai beberapa pihak tidak sesuai dengan adat ketimuran dan budaya Indonesia.

“Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, penyelenggaraaan yang dilakukan disesuaikan sedemikian rupa dengan norma-norma, kebudayaan dan adat istiadat ketimuran bangsa Indonesia sehingga penyelenggaraan Miss World ini, acara-acara yang dipandang tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran seperti acara yang menggunakan bikini atau pakaian renang itu ditiadakan,” ujar Agung.

Bahkan, panitia diminta untuk mewajibkan peserta mengenakan pakaian daerah Indonesia sebagai ajang pengenalan budaya Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan pihak kepolisian setempat juga telah melakukan persiapan pengamanan bagi penyelenggaraan ajang Miss World.

“Untuk keamanan, dilaksanakan oleh Polda setempat kemudian bantuan dari seluruh unsur, dari masyarakat dan dari TNI. Jadi (penekanannya) bukan dari unsur jumlah (personel) tapi akan disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Timur.

Sementara Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar mengatakan panitia telah sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap keberatan-keberatan yang muncul di masyarakat terkait penyelenggaraan Miss World sehingga pihaknya menilai tidak ada alasan untuk melarang penyelenggaraannya.

“Yang selalu jadi persoalan adalah baju renang yang ‘two pieces’ atau bikini yang disyaratkan di negara-negara lain tapi sekarang terbalik, panitianya mensyaratkan tidak ada itu. Malah peserta akan diminta untuk menggunakan baju daerah,” kata Sapta.

Dengan persetujuan panitia untuk tidak menggelar kontes baju renang atau bikini dalam rangkaian penyelenggaraan Miss World, Sapta mengatakan hal itu menjadi suatu hal yang positif.

Penyelenggaraan Miss World yang diikuti oleh 129 peserta itu dinilai sebagai suatu kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk dapat mengenalkan kebudayaan dan pariwisata Indonesia kepada dunia internasional. (RH/ANT)