Andrinof Chaniago : Rusunami itu Konsep Tipu-Tipu

Foto : Sayangi.com/Febri

Jakarta, Sayangi.com – Andrinof Chaniago menilai fasilitas likuiditas pendanaan perumahan (FLPP) tidak tepat sasaran. Bahkan rumah susun sederhana milik (rusunami) dianggapnya konsep tipu-tipu. Kenapa?

“Semua itu karena kesalahan paradigma berpikir penyelenggara negara, khususnya kementerian perumahan rakyat (Kemenpera) yang menyerahkan kebutuhan perumahan ke swasta,” ungkap Akademisi Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago dalam jumpa Pers “Darurat Perumahan Rakyat” di Bulungan, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Mestinya, tandas Andrinof, 80 persen kebutuhan perumahan untuk kalangan menengah ke bawah dikuasai oleh negara dan 20 persen menengah ke atas baru diserahkan ke swasta. “Toh swasta masih ada peran, misal pemasok bahan bangunan. Tapi jangan semuanya, termasuk penentuan harga,” saran Andrinof.

Karena semua diserahkan ke swasta, tambah Andrinof, penyediaan rumah murah, termasuk Rusunami itu dinilainya sebagai konsep tipu-tipu.

“Faktanya, rusunami banyak dihuni oleh orang-orang kaya. Itu saya anggap konsep yang tipu-tipu. Padahal konsepnya kan untuk kalangan menengah ke bawah,” beber Andrinof.

Maka tidak mengherankan, sambung Andrinof, bila backlog (kekurangan) rumah dari tahun ke tahun terus bertambah, dari tahun 2004 hanya 5,8 juta dan sekarang diperkirakan mencapai 15 juta rumah. “Itu jumlah kekurangan yang luar biasa,” tandas Andrinof.

Sekedar informasi, setiap tahunnya kebutuhan rumah mencapai 900 ribu tapi hanya mampu dipenuhi oleh pengembang 200 ribu, maka setiap tahunnya pula terjadi kekurangan 700 ribu rumah.

Senada dengan Andrinof, Nano, seorang anggota Dewan Perumnas, juga tidak setuju dengan konsep FLPP. “Mestinya subsidi langsung saja,” ungkap Nano yang mengaku pernah ditugaskan membangun rumah prajurit.

Nano berkisah, dengan dana Rp 168 miliar, pihaknya mampu membangun 12 ribu rumah prajurit. “Sekarang dengan FLPP Rp 7 triliun dengan target 121 ribu rumah, tapi anggarannya tidak terserap,” terang Nano.

Oleh karenanya Nano menyarankan hapus saja FLPP dan ganti saja dengan subsidi langsung dengan cicilan tanpa bunga. “Itu lebih membantu ketimbang FLPP dengan dana besar tapi faktanya tidak terserap,” tegas Nano. (MARD)