Marzuki Alie: UU Perlindungan Petani Bisa Memutus Kartel

Photo: sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Undang-Undang Perlidungan dan Pemberdayaan Petani akan mampu memutuskan kartel dan mata rantai yang membelenggu petani dan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan serta ketahanan pangan, kata Ketua DPR RI Marzuki Alie.

“Itu undang-undang yang luar biasa dalam upaya memberikan perlindungan kepada petani dan saya senang berhasil disahkan menjadi undang-undang,” kata Marzuki kepada pers di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan salah satu undang-undang yang sangat dinanti oleh petani karena diharapkan akan mampu memberikan perlindungan dari serbuan produk pertanian impor serta perlindungan harga.

“UU ini sudah disahkan DPR sekitar dua bulan yang lalu dan saya sangat berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti,” katanya.

Menurutnya, selama ini harga produk pertanian seringkali mahal dan langka di pasaran, akibat ulah kartel serta spekulan sehingga menyulitkan masyarakat.

Dia mengatakan, pemerintah harus memiliki instrumen untuk mengendalikan dan melindungi petani serta pangan di dalam negeri.

“UU itu merupakan upaya melindungi petani dan menjaga kedaulatan pangan,” katanya.

UU ini mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah memfasilitasi dan mendorong petani untuk menjadi peserta asurani pertanian yang dapat memberikan perlindungan bagi petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, serangan oragnisme, dampak perubahan iklim dan jenis resiko lainnya.

Marzuki menilai UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sangat penting bagi petani dalam penyelenggaran pembangunan pertanian. Sebab, petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, sehingga peran petani harus dilindungi.

Dia juga mengakui bahwa keluarnya UU tersebut bisa jadi membuat pihak ada yang merasa tidak nyaman dan terganggu. “Tapi kita semangatnya adalah untuk melindungi petani kita,” kata Marzuki

“Tentunya kita harapkan UU tersebut dapat maksimal melindungi para petani. Karena itu juga pemerintah pusat dan daerah segera memfasilitasi kebutuhan petani dengan baik,” katanya. (Ant)