Sesat, Pemerintah Melepas Kewajiban Penanganan Perumahan

Foto: Sayangi.com/FI

Jakarta, Sayangi.com – Menurut ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI), Muhamad Joni, Hak bertempat tinggal merupakan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi sebagaimana pasal 28H UUD 1945, tetapi Pemerintah Indonesia justeru seolah-olah melepaskan kewajibannya dengan melalaikan tugas dan fungsinya.

“Pemerintah tidak hanya fasilitator tetapi harus juga membuat regulasi dan mengatur. Tidak hanya menyerahkan urusan perumahan kepada pihak pengembang,” kata Joni dalam diskusi “Darurat Perumahan Rakyat” menjelang Deklarasi Koalisi Perumahan Rakyat, di satu restoran sekitar Bulungan, Blok M pada Selasa (10/9) Sore.

Menurut Jhoni, menyerahkan urusan kepada pihak pengembang akan membuat harga rumah mengikuti mekanisme pasar.

“Jika mengikuti pasar maka spriritnya tidak lagi bertumpu pada hak dasar, tetapi kepada komersialisasi. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak terjangkau,” ujar Jhoni.

Seharusnya, tambah Joni Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tidak boleh melupakan tugas dan fungsinya sebagai pengatur (regulator), dan koodinator yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kemenpera harus kembali ke jalan yang benar, berpegang pada konstitusi dan dasar negara,” pungkas Jhoni (VAL)