Di Zaman Majapahit Enggak Ada Perajin Tempe Gulung Tikar

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Dewan Pembina Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso menyatakan keprihatinannya melihat perkembangan ekonomi belakangan ini. Mulai dari krisis kedelai hingga nilai tukar rupiah yang terus menurun.

“Krisis sudah di depan mata. Situasi ekonomi yang cenderung memburuk dikhawatirkan dapat memicu terjadinya kerawanan sosial, bahkan gerakan sosial yang dapat merugikan semua pihak. Oleh karena itu harus ada terobosan untuk mengatasi masalah ini,” katanya kepada pers di Jakarta, Rabu.

Mantan Panglima TNI itu selanjutnya mengemukakan, sejak zaman Kerajaan Majapahit, baru sekarang ini para perajin tahu dan tempe menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kedelai, sehingga beberapa diantara mereka bahkan ada yang sampai “gulung tikar”.

Krisis kedelai memang telah memukul industri tahu dan tempe, sehingga sejumlah produsen tahu dan tempe di Jakarta, Sukoharjo, Kendal, Magelang, Yogyakarta, dan di beberapa daerah lain ada yang mogok berproduksi, Di sisi lain, menurut Djoko Santoso, nilai tukar Rupiah belakangan ini sudah menembus angka Rp 11.000 per dolar AS dan terus cenderung merambat naik menuju Rp 12.000, serta inflasi cenderung naik di atas 9,0 persen.

Dalam kaitan ini ia menyatakan sependapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar paket kebijakan ekonomi yang sudah dirumuskan pada Agustus 2013 segera diterapkan. Ada beberapa sasaran yang harus segera dicapai, yakni stabilitas harga, pencegahan PHK, serta penanganan nilai tukar rupiah dan indeks saham.

Pada bagian lain, Djoko Santoso menegaskan perlunya para pelaku ekonomi bahu-membahu mencari solusi terobosan untuk menyelamatkan perekonomian dari keterpurukan dengan membangun rasa nasionalisme (kebangsaan) dan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan-kepentingan lainnya.

Ditanya tentang rencana pemindahan ibu kota sebagaimana dikemukakan Presiden SBY kepada pers di sela-sela kunjungan kerja di St. Petersburg, Rusia, pada 7 September lalu, mantan Panglima TNI itu mengemukakan bahwa pemindahan ibukota bukan prioritas.

“Rencana pemindahan ibukota memang bagus, tapi saat ini perbincangan mengenai masalah tersebut tidak pas, bahkan dikhawatirkan terkesan memindahkan isu dari permasalahan ekonomi yang kian hari makin memprihatinkan,” tegasnya. (MSR/ANT)