Golkar Ingatkan KPU-Bawaslu Soal Daftar Pemilih Bermasalah

Foto: Sayangi.com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Komisi II DPR-RI mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk terus melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran Daftar Pemilih yang bermasalah di berbagai daerah.

“Masih ditemukannya Daftar Pemilih yang bermasalah, saya mendesak KPU dan Bawaslu harus terus melakukan pengawasan di lapangan,” kata anggota Komisi II DPR Chairun Nisa, Kamis (12/09).

Berdasarkan temuan Bawaslu, terdapat selisih jumlah Kecamatan antara Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS), mencapai 72 Kecamatan dari 21 Kabupaten/Kota di 9 Provinsi. Temuan lainnya, terdapat data pemilih dalam DPS yang tidak ada di tingkat Kecamatan, yaitu 823 Kecamatan di 31 Provinsi yang tidak ada DPS.

Ada juga ketidakwajaran jumlah pemilih dibandingkan dengan jumlah penduduk di beberapa kecamatan. Bahkan, ada pula di beberapa Kecamatan di Kabupaten yang jumlah pemilihnya secara ekstrem lebih sedikit dari jumlah penduduk. “Padahal, sebelumnya KPU pernah mengatakan tidak akan menunda penetapan DPT demi menjaga akurasi data, tapi fakta di lapangan masih ditemukan kekacauan data,” tegasnya.

Karena itu, Politisi Partai Golkar ini mendesak KPU untuk menyandingkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) agar dihasilkan data akurat. “Karena akurasi datanya diragukan, maka perlu sinkronisasi antara DP4 dengan DPSHP di tiap-tiap kabupaten,” imbuhnya.

Nisa mengatakan, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih harus benar-benar akurat agar kualitas daftar pemilih menjadi lebih baik. “Akan lebih baik jika ada data yang diragukan, koreksinya dilakukan sekarang, sehingga DPT nantinya benar-benar komprehensif, akurat, dan mutakhir,” tandasnya. (MSR)