Direktur INDEF: Kartel Kedelai Itu Sungguh Ada

Foto: indef.or.id

Sayangi.com – Perajin tahu-tempe mengeluhkan tingginya harga kedelai, sehingga biaya produksi melonjak. Pengrajin tahu-tempe pun terancam gulung tikar. Banyak kalangan menuding, ada peran kartel, yakni sekelompok pelaku usaha yang mengatur harga di pasaran demi memperoleh keuntungan yang sangat besar bermain di sini. Soal kartel ini, wartawan Sayangi.com Wahyudi Arkan mewawancarai pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Direktur INDEF, Enny Sri Hartati.

Pandangan Anda terhadap peran mafia kartel yang menyebabkan dan mempengaruhi kebijakan harga kedelai di pasaran?

Sinyalemen adanya praktik kartel dalam tata niaga kedelai bisa dirasakan dengan lonjakan harga Kedelai yang mereka beli sudah mencapai Rp 10.500, awalnya kondisi normal ‘kan cuma Rp 6.500. Buktinya ini ada masalah, sementara justru harga kedelai di internasional turun. Depresiasi memang ada, tapi depresiasinya kan hanya sebesar 11-12%.
 
Berarti ada juga faktor kenaikan kurs dolar AS sebagai penyebab tingginya harga kedelai?

Ini kan persoalannya, bukan karena kenaikan harga internasional. Kalau hanya itu ikut menjadi trigger mungkin betul, tetapi bukan itu masalahnya. Kalaupun juga dikaitkan dengan persoalan demand dan suplai kedelai, juga bukan itu sebenarnya yang menjadi faktor. Tetapi persoalan fundamental adalah karena produksi kedelai dalam negeri telah berkurang, disamping kentalnya indikasi permainan harga oleh beberapa perusahaan yang mendominasi kuota impor kedelai. Jadi tata niaga impor kedelai yang bermasalah.
 
Apa bukti ada perusahaan yang ikut bermain harga, padahal Menteri Perdagangan menyangkal adanya keterlibatan kartel. Menurut beliau, tidak ada kartel yang bermain atau mempermainkan harga?

Buktinya, yaitu adanya beberapa perusahaan yang mendapatkan jatah kuota impor kedelai yang mendapatkan porsi lebih besar dari perusahaan lainnya, seperti PT. FKS Multi Agro, PT. Gerbang Cahaya Utama, dan PT. Budi Semesta Satria. Yang menjadi masalah, yaitu Pemerintah dalam menentukan proporsi kuotanya yang tidak transparan, dan pemberian kuotanya juga tidak proporsional ke semua importir. Sehingga ada importir yang hampir monopoli dengan menguasai lebih dari 46% jatah kuota impor. Terlihat ada tiga perusahaan yang mendominasi pemberian jatah kuota impor kedelai yang jika digabungkan sudah mencapai lebih dari 66%.
 
Memangnya dengan mendapatkan jatah kuota impor kedelai tersebut bisa menentukan harga pasar?

Dengan menguasai stok kedelai berarti otomatis bisa menentukan harga, dan inilah yang cenderung membentuk kartel. Karena kalau misalnya tidak sesuai dengan harga yang mereka inginkan, mereka akan menahan pasokannya. Kalo mereka menahan, yang pasti akan menjadi kelangkaan, karena yang lain ‘kan tidak menguasai ekspor, yang mereka kuasai hanya di bawah 40%, ini kan yang menyebabkan fenomena itu.
 
Dampaknya bagaimana terhadap ekonomi Indonesia?

Yang pasti, buat konsumen tidak ada tempe itu sudah pasti. Karena persoalannya ‘kan enggak langasung clear. Persoalan terhadap ekonomi makro, yakni sepanjang yang menyangkut komoditas pangan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat luas tidak terselesaikan dengan baik, maka ini ‘kan sudah menjadi instabilitas harga dan berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.
 
Karena kedelai ini merupakan bahan baku atau komoditas masyarakat internasional, dari pengusaha sampai Presiden juga ikut mengonsumsi tempe. Sehingga dapat mempengaruhi stabilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sampai ada yang menghitung, kalau satu hari saja tidak berproduksi, potensi kerugiannya sekian puluh juta, dan potensi loss ini juga merugikan pendapatan Negara. Yang pasti, kami tidak punya hitungan survei tentang itu, tetapi kemarin ada beberapa pihak yang menghitung itu.
 
Menurut Anda, solusi untuk soal ini apa?

Solusinya tidak boleh ada kartel. Semua komoditas pangan tidak boleh lagi diserahkan pada mekanisme pasar ketika kondisi kita belum mapan. Artinya belum mapan itu daya konsumen maupun produsen ini kondisinya masih rentan dan kayak petani belum punya kemandirian. Masih sangat tergantung pada tengkulak. Sementara konsumen daya belinya masih rendah sehingga kalau ada gejolak harga, ini masih rentan. Misalnya saja harga tempe naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 10.500, kalau rakyat kecil ‘kan daya belinya belum menjangkau, kecuali kalau pendapatan masyarakat kita juga sudah sangat tinggi, harga tempe ‘kan kayak di luar negeri, apalagi kalau di negara maju harga tempe Rp 8.000 sampai Rp 10.000, itu nggak masalah, beda dengan di Indonesia yang pendapatan ekonomi masyarakatnya masih kecil.
 
Bahkan sampai diserahkan kepada mekanisme pasar, tapi ketika kondisi konsumen dan produsen ini masih sangat rentan kayak kita, sangat berbahaya kalau komoditas strategis diserahkan kepada mekanisme pasar. Makanya harus ada intervensi pemerintah.
 
Cuma catatatannya, intervensi ini tidak boleh mengganggu pasar. Artinya, intervensi ini agar terjadi stabilitas harga dan pasokan, tetapi lebih mendorong adanya peran seperti Bulog yang berperan sebagai badan penyangga stok dan memastikan adanya stabilitas harga. Jangka pendek KPPU harus segera mengintevigasi ini, sehingga bisa ditentukan apakah betul adanya kartel atau tidak, kalau INDEF ‘kan tidak bisa melakukannya karena INDEF bukan lembaga hukum. (MSR)