Per Desa, Parpol Hanya Boleh Pasang Satu Baliho, PPP Siap

Foto: sayangi.com/MI

Jakarta, Sayangi.com – Partai Persatuan Pembangunan menyambut positif tentang pembatasan pemasangan alat praga kampanye yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PPP mengaku siap mematuhi aturan KPU tentang pemasangan baliho sebanyak satu unit untuk satu desa/kelurahan bagi partai politik.
 
“Enggak apa-apa. Kita siap saja karena itu positif,” kata Ketua DPP PPP, Muhammad Arwani Thomafi saat berbincang dengan Sayangi.com di komplek gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Menurut Arwani, pemasangan spanduk di tempat-tempat umum bisa mengganggu estetika. Karenanya, banyak cara yang bisa digunakan oleh partai dan caleg agar bisa dikenal oleh masyarakat. Misalnya, kata dia, memasang stiker dan memberikan kartu nama kepada masyarakat.

“Jadi peraturan KPU itu bagaimana caleg itu mendorong untuk langsung bertemu dengan masyarakat,” jelas Arwani yang juga Anggota Komisi V DPR RI ini.

Untuk diketahui, KPU sudah mengeluarkan peraturan bahwa partai politik peserta Pemilu 2014 hanya bisa memasang satu baliho atau papan reklame (billboard) di tiap desa/kelurahan. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa baliho dari partai politik peserta Pemilu 2014 itu memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, dan foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD.

Sedangkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat memasang baliho sebanyak satu unit untuk satu desa/kelurahan. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersama pemerintah daerah.

Spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 meter hanya satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersama pemerintah daerah. (MI)