Marak Penembakan, Mulyana: Ini Sudah Jadi Pola Gerilya Kota

Foto: sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Pembiaran operasi kelompok bersenjata yang terorganisasi, berpotensi menimbulkan pola imitasi gerilya kota (urban guerrilla) yang jelas merusak stabilitas polkam. Hal ini diungkapkan Direktur Seven Stategic Studies (7SS), Mulyana W Kusumah dalam rilis yang diterima Sayangi.com, di Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Kendati begitu, kata dia, langkah Polri dalam mengungkap penembakan Aipda Sukardi harus diapresiasi, karena sejauh ini Polri diyakini sudah berhasil mengumpulkan informasi spesifik.

“Bukan hanya bukti forensik dan balistik (manner of death), jenis peluru bahkan besar kemungkinan jenis senjata api yang digunakan, juga fakta hukum lebih jauh tentang kelompok pelaku penembakan,” kata Mulyana.

Menurutnya, fakta operasi kelompok terorganisasi (organized group) bersenjata di Jakarta mengharuskan Polri bertindak cepat, tegas, dan terukur pada satu sisi. Ini demi memenuhi kebutuhan internal proteksi atas anggota Polri. Di sisi lain, Polri juga harus menjaga rasa aman warga Jakarta dan kepercayaan publik (public trust) terhadap lembaganya.

“Polri sebagai penegak hukum harus lebih meneguhkan kepercayaan diri secara kelembagaan (institutional confidence) dengan tidak menunggu good will kelompok bersenjata pelaku penembakan Aipda Sukardi untuk menyerahkan diri, melainkan harus bertindak dengan menggunakan kekuatan maksimal,” jelas Mulyana.

Dikatakannya, Jakarta sebagai sentral kegiatan politik, pemerintahan, dan ekonomi,  maka keamanan di Jakarta menjadi barometer keamanan dalam negeri. Oleh karenanya, operasi kelompok bersenjata terorganisasi yang menimbulkan situasi ketidakamanan Jakarta harus segera dihentikan. Bahkan bila perlu dengan dukungan TNI.

Ia juga menjelaskan, bahwa bentuk-bentuk kegiatan Badan Usaha Jasa Kawal dengan tenaga pengawal tetap dari Polri adalah legal. Ini sesuai Peraturan Kapolri (Pedoman Peraturan tentang Badan Usaha Jasa Pengamanan).

“Maka dalam bisnis pengamanan dan pengawalan yang penuh persaingan Polri harus menyiapkan pengawal tetap dalam bentuk tim dengan tanggung jawab pimpinan yang lebih tinggi (Polda) guna meminimalisasi risiko personil Polri yang dilibatkan,” ujar kriminolog Universiatas Indoesia (UI) Jakarta.